Digital by Default: Layanan Digital Pemerintah Tak Bisa Menunggu

rsz_digital-government

Setelah sekian lama dunia bisnis merasakan manfaat dunia digital, pemerintah kini didorong untuk bisa pula menikmati manfaat yang sama. Kita mengenal betapa banyak layanan bisnis digital sehingga menyumbang pendapatan digital yang sedemikian banyak. Namun, di sisi pemerintah justru terdapat kerentanan terhadap kemajuan dunia digital ini.

Tidak hanya pemerintah Indonesia yang sebagian besar pelayanannya masih manual, pemerintah negara maju seperti Inggris pun masih 3 dari 4 layanan yang baru bisa digitalisasi. Di Inggris sendiri ada proyek dua tahun untuk digitalisasi 25 layanan pemerintah yang paling banyak digunakan harus bisa digital by default. Ini artinya layanan ini sudah siap untuk bekerja secara digital dan mengurangi layanan manual.

Tujuan layanan digital ini tentu saja untuk memberikan pelayanan yang lebih banyak kepada anggota masyarakat. Namun demikian, tak pelak layanan digital yang dirancang di Inggris tersebut bisa menghemat anggaran sebanyak 1,7 miliar pound per tahun.

Penghematan tersebut terjadi karena staf  yang melayani menghabiskan waktu lebih sedikit dalam pemrosesan transaksi digital dibandingkan dengan alternatif offline. Demikian juga lebih sedikit uang yang dibelanjakan untuk bangunan dan akomodasi, ongkos kirim dan pengemasan serta dukungan untuk sistem IT.

25 layanan percontohan yang harus digital by default tersebut mencapai sekitar seperempat dari semua transaksi pemerintah pusat, lima di antaranya sudah berjalan (stabil), 17 dalam versi beta (yang berarti sedang diuji dengan pengguna) dan tiga masih dalam tahap alpha (berarti prototipe sedang dibangun).

Salah satu peluncuran paling signifikan sejauh ini di Ingrris adalah sistem pendaftaran pemilih secara online yang resmi diluncurkan pada tanggal 10 Juni yang lalu. Layanan ini  memungkinkan warga untuk mendaftar dan memilih hanya dalam tiga menit dengan mengetik nama, alamat, tanggal lahir dan nomor Asuransi Nasional ke dalam formulir di website GOV.UK.

Selam dua bulan terakhir, 82% dari satu juta orang yang telah mendaftar dan punya hak untuk memilih telah menggunakan layanan online baru tersebut dibandingkan dengan metode berbasis kertas. Sepertiga dari pengguna tersebut menggunakan smartphone atau tablet. Tingkat kepuasan layanan baru tersebut diklaim mencapai 90%.

Belajar dari Inggris, Indonesia dengan jurang teknologi yang cukup dalam antara satu daerah dengan daerah lainnya, mungkin belum bisa sepenuhnya melakukan digitalisasi layanan pemerintah. Namun, kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya harusnya menjadi proyek percontohan digitalisasi layanan pemerintah tersebut.

Di Jakarta sendiri, pemerintah kotanya cukup agresif untuk beralih dari layanan manual ke layanan digital tersebut. Selain hemat anggaran, tentu saja kemungkinan penyalahgunaan wewenang/korupsi bisa ditekan. Muaranya kembali kepada masyarakat. Semakin sedikit dana pemerintah yang dikorupsi, kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik.

Sumber: Diolah dari The Telegraph

Sumber Gambar: foisentry.com