Kritik atas Legitimasi dan Prosedur Trust+Positif

logo-ictwatch

Belum lama berselang, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menandatangani (Rancangan) Peraturan Menteri tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Permen Situs Negatif). Berdasarkan draf dokumen Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang dimiliki oleh ICT Watch (kami masih menunggu salinan dokumen Peraturan Menteri yang telah ditandatangani – Red.), pada pasal 6 (enam) disebutkan tentang keberadaan TRUST+Positif sebagai daftar alamat situs (database) yang disediakan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kemkominfo.

Kemudian berdasarkan pasal 9 (sembilan) di dalam RPM tersebut, dinyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider / ISP), wajib melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang masuk di dalam database Trust+Positif tersebut. Kita pahami bahwa secara umum untuk dapat berselancar di ranah maya dan mengakses konten online, kita membutuhkan akses Internet yang disediakan oleh para ISP.

Maka praktis dapat dikatakan, apa yang boleh atau tidak boleh diakses oleh pengguna Internet di Indonesia, sangat tergantung kepada ketentuan dari Kementerian Kominfo, melalui Trust+Positif tersebut. Pertanyaannya kemudian adalah: Apakah Trust+Positif  tersebut?

Untuk memahami apakah Trust+Positif tersebut, ICT Watch berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), secara resmi mengirimkan surat permintaan informasi kepada Kementerian Kominfo. Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kominfo, surat dikirimkan melalui e-mail dan juga disampaikan langsung ke kantor PPID pada tanggal 25 dan 26 Mei 2014 . Walaupun kemudian surat tersebut telah ditanggapi oleh Kominfo melalui email pada 9 Juni 2014 , namun isinya tidak dapat menjawab atau menjelaskan esensi yang ditanyakan oleh ICT Watch, yaitu tentang legitimasi keberadaan Trust+Positif dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan.

Untuk itulah ICT Watch kemudian mengirimkan surat keberatan, sebagaimana juga diatur dalam UU KIP, kepada PPID Kominfo melalui email dan juga diantar langsung pada 22 dan 23 Juni 2014 . Surat keberatan tersebut lantas ditanggapi Kominfo pada 14 Juli 2014 melalui satu berkas dokumen yang dikirim melalui pos.

Mengacu kepada surat tanggapan Kominfo yang terakhir tersebut (14 Juli 2014), kemudian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya keberadaan Trust+Positif tidaklah memiliki legitimasi yang jelas. Bahkan praktek Trust+Positif tidak memiliki SOP yang baku dan resmi. Berikut ini adalah 4 (empat) alasan utamanya:

1. Tak Ada Legitimasi Keberadaan? 

Ketika kami meminta informasi (dokumen resmi) yang dapat menunjukkan catatan pembentukan dan legitimasi kewenangan Trust+Positif, pihak Kominfo hanya memberikan Surat Edaran Ditjen Postel No. 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang “Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Terkait Pornografi” (bisa dibaca di sini, halaman 2). Surat tersebut ditujukan kepada para ISP. Keberadaan Trust+Positif bahkan sama sekali tidak disebutkan dalam surat edaran tersebut, apalagi yang terkait dengan pembentukan dan legitimasi kewenangannya. Ini tentu tetap menimbulkan pertanyaan mendasar tentang asal-usul keberadaan Trust+Positif di jajaran Kominfo.

2. Standar Operasi Prosedur Ilegal?
Ketika kami minta informasi (dokumen resmi) tentang Standar Operasi Prosedur (SOP) yang digunakan Trust+Positif sejak 2011, pihak Kominfo hanya memberikan dokumen berjudul “SOP Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif” alias SOP Blokir (bisa dibaca di sini, halaman 4). Dokumen tersebut sama sekali tidak ada penanda ataupun bukti pengesahan sebagai sebuah dokumen resmi, semisal cap/stempel, nomor surat, tandatangan pejabat berwenang, tanggal dan nomor surat ataupun kop surat Kominfo.

Menjadi menarik jika keberadaan SOP tanpa ada tanda atau bukti pengesahan tersebut, lantas diacukan pada Permen Kominfo No. 27/2013 tentang “Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur” (Permen SOP). Dalam pasal 2 di dalam Permen SOP tersebut ditegaskan bahwa:

SOP masing-masing satuan kerja disahkan oleh Pimpinan Satuan Kerja / Eselon II yang bersangkutan, 2). SOP masing-masing UPT (Unit Pelaksana Teknis) pada tingkat eselon III, IV dan V disahkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris Badan.

Kemudian pasal 4 dari Permen SOP tersebut, juga ditegaskan bahwa SOP yang berhubungan dengan perijinan dan pelayanan kepada masyarakat wajib diinformasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan agar terwujud transparansi.

Dengan tidak adanya tanda atau bukti pengesahan apapun, maka dapat diindikasikan bahwa SOP Blokir yang menjadi landasan Trust+Positif tersebut adalah SOP “ilegal” yang melanggar aturan Permen SOP.

Jika kemudian Permen Situs Negatif yang baru saja ditandatangani Menkominfo didalamnya tetap menggunakan Trust+Positif yang dikelola pemerintah sebagai database wajib, (padahal Trust+Positif tidak memiliki SOP yang legal), maka dapat dikatakan bahwa Permen Situs Negatif melanggar Permen SOP. Padahal kedua Permen tersebut adalah sama-sama produk hukum dari Kementerian Kominfo.

3. Sejak 2011 Tak Sah?
Kemudian mengapa ICT Watch meminta informasi /dokumen SOP untuk Trust+Positif per tahun 2011? Sebab keberadaan Trust+Positif itu sendiri telah disebut dalam surat resmi yang dikeluarkan oleh Direktur e-Bisnis, a/n Dirjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, No. 70/DJAI/KOMINFO/02/2011 per tanggal 11 Februari 2011, perihal “Penerapan Internet Sehat dan Aman oleh Para Penyelenggara Jasa Akses Internet (ISP)”.

Secara logis, jika ternyata Trust+Positif selama ini memang tidak memiliki legitimasi dan/atau SOP yang sah, maka dapat dikatakan bahwa perintah Kominfo untuk menggunakan Trust+Positif sebagai database acuan pemblokiran situs Internet oleh ISP (setidaknya terhitung sejak 2011) dapat dipertanyakan keabsahan dan aspek legalitasnya.

Maka pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, atas nama hukum, dapatkah perintah pemblokiran dari Kementerian Kominfo yang telah dilakukan selama ini dibatalkan? Dan tentu saja kemudian sesegera mungkin ditata kelola ulang dengan pelibatan aktif multi-stakeholder (pemerintah, swasta, masyarakat sipil) sehingga memiliki landasan yang lebih baik, patuh hukum dan menghormati hak asasi manusia.

4. Tanpa Audit yang Akuntabel?
Berdasarkan tanggapan pertama Kominfo atas permintaan informasi tentang Trust+Positif yang diajukan oleh ICT Watch, dijelaskan bahwa, “Trust+Positif diaudit oleh lembaga pelaksana audit program kerja dan pelaksanaan kegiatan anggaran” (bisa dibaca di sini, halaman 1).

Berdasarkan jawaban tersebut, ICT Watch kemudian memohon untuk diberikan berkas dokumen hasil audit kinerja tersebut (bisa dibaca di sini, halaman 3). Menurut ICT Watch, hal dokumen tersebut tidaklah termasuk klasifikasi rahasia sebagaimana diatur oleh UU KIP.

Berdasarkan permintaan dokumen hasil audit kinerja tersebut, Kominfo kemudian memberikan 1 (satu) lembar dokumen berjudul “Pencapaian Situs Tertangani” (bisa dibaca di sini, halaman 7). Dokumen tersebut hanyalah tabel berisi data kategori situs dan jumlah situs. Dokumen ini menurut ICT Watch tidak dapat dianggap sebagai dokumen audit kinerja dari Trust+Positif. Acuan ICT Watch adalah sebagaimana Peraturan Menteri Negara, Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 35 Tahun 2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itulah maka dokumen 1 (satu) lembar dari Kementerian Kominfo tersebut, tidak menunjukan bahwa prosedur dan kinerja Trust+Positif telah dilakukan proses audit yang akuntabel.

Demikian kritik terbuka atas legalitas dan prosedur Trust+Positif ini kami sampaikan. Diharapkan kritik ini dapat bermanfaat untuk mewujudkan dialog terbuka dan inklusif secara multi-stakeholder demi tata kelola Internet Indonesia yang lebih baik ke depannya.

Jakarta, 3 Agustus 2014

[ICT Watch]