Tanggapan ICT Watch atas RPM KPU/USO

logo-ictwatch

Mengacu pada ajakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau Universal Service Obligation (USO) dalam masa uji publik, maka kami dari ICT Watch menyampaikan 5 (lima) butir tanggapan secara tertulis.

Lima poin respon mengenai USO MLD yang akan dilaksanakan oleh Kementerian masing-masing poin menyoroti pasal 4, pasal 5, pasal 9, pasal 11, dan pasal 18 dari MLD.

Salah satu poin penting dari Tanggapan ICT Watch adalah rencana pemerintah mengenai DNS Nasional. Teknologi DNS, khususnya dengan topologi anycast yang terdistribusi (tidak tersentralisasi) sejatinya memang lebih tepat difungsikan untuk meningkatkan ketahanan (resilience) Internet (cepat, aman, stabil). Ditegaskan pula oleh Internet Society (ISOC) bahwa:

“…operational practices such as the deployment of ‘Anycast’ provide increased protection  against many of the most common threats to the DNS…”

Namun jika tanpa tata kelola atau prosedur yang transparan dan akuntabel, sejumlah negara telah terbukti menggunakan DNS untuk melakukan pelanggaran hak warga negara dengan melakukan penyensoran informasi. Informasi yang disensor tersebut adalah yang dianggap berseberangan dengan kepentingan dan/atau politik pemerintah, sebagaimana pernah atau  sedang dilakukan oleh China, Turki, Pakistan, Malaysia, dan Korea Selatan diantaranya.

Dengan demikian ICT Watch sangat menyarankan, jika memang pengadaan dan/atau operasionalisasi DNS Nasional ingin menjadi bagian dari program yang dibiayai oleh USO, maka perlu diprioritaskan penjelasan ataupun kelengkapan informasi lebih lanjut tentang DNS Nasional tersebut, dan juga rencana tata kelolanya (pembangunan, pengelolaan, pengawasan), sebelum RPM USO disahkan.

rsz_dns

Tanggapan ICT Watch dapat didownload di link INI.