Mencari Titik Temu Privasi dan Keamanan Publik

Digital-surveillance-image-via-Shutterstock

Baru-baru ini di Inggris, David Anderson QC menyampaikan sebuah laporan tentang kekuatan pengawasan oleh lembaga negara. Judul laporan tersebut cukup menarik, yaitu  A Question of Trust. Ujung dari judul laporan tersebut adalah seberapa besar publik bisa mempercayai bahwa kegiatan surveillance yang dilakukan agen pemerintah adalah untuk tujuan yang baik.

Judul tersebut juga menyiratkan hal yang sangat penting, yaitu publik ingin merasa aman dan tetap aman dari ancaman teroris atau penjahat, tetapi publik juga ingin mempertahankan sebanyak mungkin privasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya, publik sebenarnya khawatir kalau-kalau ada serangan teroris yang diorganisir melalui internet sehingga diperlukan sebuah program pengawasan, tetapi publik tidak mau mengorbankan privasi mereka untuk tujuan tersebut.

Hal lain yang perlu dipahami adalah  kebanyakan dari pengguna menginginkan polisi dan badan-badan intelijen negara harus mampu untuk mengawasi orang-orang yang akan melakukan serangan terhadap negara dan membahayakan warganya. Untuk tujuan ini mungkin melibatkan kegiatan snooping pada percakapan pribadi.

Di Inggris sebagaimana disimpulkan oleh David Anderson QC bahwa kerangka peraturan saat ini berantakan dan perlu dibangun kembali dari awal. Itu artinya perlu dibuat kerangka peraturan baru yang memungkinkan negara melakukan intipan ke percakapan pribadi sejauh kegiatan tersebut untuk memastikan keamanan. Namun tentu saja tidak semua orang bisa menyetujui hal tersebut karena hal ini sangat terkait dengan privasi yang tidak bisa dianggap remeh.

Salah satu ide atau mungkin jalan tengah untuk permasalahan ini adalah untuk semua permintaan intersepsi harus melalui peradilan, bukan persetujuan menteri. Namun, pengalaman aksi mata-mata yang dilakukan oleh NSA dan GCHQ menunjukkan bahwa mungkin keputusan pengadilan pun tidak ada artinya karena negara bisa saja memaksakan kehendak untuk melakukan apapun yang mereka inginkan.

Perlu diketahui adalah tugas pemerintah untuk memastikan bahwa badan intelijen dan polisi memiliki wewenang untuk melakukan pekerjaan mereka. Dan adalah adalah fungsi DPR untuk membingkai sebuah undang-undang yang akan mengatasi masalah apakah intelijen dan polisi memiliki wewenang untuk melakukan tugas tersebut. Hal ini tidak akan mudah,  misalnya apakah perlu kesepakatan legislasi dengan organisasi media sosial asing seperti Twitter dan Facebook jika mereka menolak untuk bekerja sama dengan permintaan yang sah dari badan intelijen.

Di negara maju seperti Inggris masalah ini menjadi kendala yang membuat badan intelijen atau polisi tidak bisa begitu saja memonitor percakapan pribadi. Di Indonesia, mungkin saja kesadaran akan hak privasi dalam hal kegiatan agen negara belum tumbuh. Kebanyakan pengguna mungkin senang saja percakapan mereka selama ini dimonitor dan dianalisis tanpa satu wewenang yang resmi melalui aturan perundangan yang berlaku.

Sumber: Dikembangkan dari The Telegraph

Sumber Foto: rawstory.com