WhatsApp Paling Jelek dalam Hal Perlindungan Data

What-is-WhatsAppitis-How-Whatsapp-can-be-harmful-for-Health

Electronic Frontier Foundation baru saja merilis laporan tahunan tentang seberapa baik layanan dalam hal melindungi data pengguna dari intaian pemerintah. Satu hal yang paling menarik adalah layanan aplikasi WhatsApp mendapat nilai paling jelek dalam laporan tersebut.

Dalam laporan tahunan yang mengevaluasi seberapa baik perusahaan internet melindungi data pengguna mereka terhadap intaian pemerintah, Electronic Frontier Foundation mengecam WhatsApp aplikasi mobile messaging dibeli oleh Facebook tahun lalu karena tidak memerlukan surat perintah dari pemerintah untuk mencari informasi pengguna, tidak mengungkapkan kebijakan mengembalikan data, dan isu-isu lainnya.

Electronic Frontier Foundation mengatakan WhatsApp tidak mengadopsi satupun praktik terbaik yang diidentifikasi oleh EFF. Tahun ini merupakan pertama kalinya WhatsApp masuk dalam penilaian EFF yang diperkirakan memiliki pengguna bulanan sebanyak menjadi 800 juta pengguna aktif.

EFF memberikan penilaian tentang bagaimana platform media sosial, perusahaan telekomunikasi, dan perusahaan internet lainnya dalam menangani permintaan pemerintah untuk data sesuai dengan lima kriteria, yaitu:

1. Mengadopsi praktik terbaik yang diterima dalam  industri.
2. Mengungkapkan kebijakan retensi data.
3. Mengungkapkan permintaan data pemerintah.
4. Mengungkapkan permintaan penghapusan konten pemerintah.
5. Menentang permintaan untuk backdoor dari pemerintah.

EFF hanya memberikan kredit kepada WhatsApp untuk kriteria terakhir. Dengan demikian empat kriteria lainnya WhatsApp tidak memenuhinya. Ini berarti WhatsApp tidak mengadopsi praktik terbaik dalam industri, tidak mengungkapkan kebijakan retensi data, tidak mengungkapkan permintaan data oleh pemerintah dan dan tidak mengungkapkan permintaan penghapusan konten oleh pemerintah.

Hal ini membuat WhatsApp sangat jelek dalam menangani data penggunanya. Data pengguna WhatsApp sewaktu-waktu bisa saja dipindahtangankan ke pemerintah tanpa suatu surat perintah yang sah. Selain itu, WhatsApp bisa sewaktu-waktu menghapus konten jika pemerintah menghendaki hal tersebut.

Penilaian ini tentu sangat penting bagi pengguna WhatsApp sehingga mereka bisa mempertimbangkan akan terus menggunakan layanan atau pindah ke layanan lain yang serupa tetapi bisa menjamin data pengguna lebih baik dari incaran pemerintah.

Sumber:  EFF via Blog WSJ

Sumber Foto: tracksify.com