Kemenhub Rilis Aturan tentang Drone

1363991111965

Drone kini banyak diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari sekadar hobi hingga ke kelompok khusus yang menerbangkan drone untuk tujuan tertentu, misalnya membuat foto atau video udara. Sayangnya aturan yang bisa mengikat mereka yang menerbangkan drone tersebut di Indonesia selama ini belum ada. Kebanyakan pengguna drone bisa menerbangkan drone mereka di mana saja dan hanya merujuk ke aturan umum yang diterapkan di luar negeri.

Namun masa-masa menerbangkan drone tanpa aturan yang jelas tersebut sudah berakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia.

Dalam peraturan menteri tersebut yang dimaksud dengan drone atau pesawat udara tanpa awak adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika. Dari pengertian ini bisa kita pahami bahwa drone yang selama ini ditebangkan banyak pihak termasuk ke dalam pengertian tersebut.

Dalam peraturab tersebut secara jelas dinyatakan bahwa pesawat udara tanpa awak tidak boleh dioperasikan pada kawasan udara terlarang (prohibited area), kawasan udara terbatas (restricted area), dan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) suatu bandar udara.

Sistem pesawat udara tanpa awak (drone) juga tidak boleh dioperasikan pada ruang udara yang dilayani controlled airspace dan uncontrolled airspace pada ketinggian lebih dari 500 kaki atau 150 meter.

Namun demikian terdapat pengecualian sehingga drone boleh diterbangkan. Pengecualian tersebut adalah untuk kondisi khusus untuk kepentingan pemerintah seperti patroli batas wilayah negara, patroli wilayah laut negara, pengamatan cuaca, pengamatan aktivitas hewan dan tumbuhan di taman nasional, survei dan pemetaan. Untuk tujuan tersebut drone dibolehkan beroperasi di atas ketinggian 500 kaki atau 150 meter, tetapi harus ada izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Bila kita lihat lebih teliti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia tersebut tidak mencamtumkan sanksi bagi pelanggar aturan yang telah dibuat. Ini tentu disayangkan karena dengan tidak adanya sanksi, aturan akan sulit ditegakkan. Barangkali Kemenhub ingin merilis aturan sanksi tersendiri dengan keputusan menteri tersendiri sehingga terpisah dari aturan tersebut di atas.

Sumber: Dirjen Perhubungan Udara