Gregetan! Netizen Desak Revisi UU ITE Disegerakan

image146

Molornya pembahasan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membuat netizen gregetan. Pemerintah untuk segera mungkin menuntaskan proses revisi tersebut.

Tuntutan tersebut disampaikan sejumlah elemen organisasi masyarakat sipil Indonesia dalam acara dialog Darurat Revisi UU ITE dan Peran Natizen Kawal Demokrasi yang berlangsung di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta, Senin (30/11/2015).

Adapun elemen organisasi tersebut meliputi Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Forum Demokrasi Digital (FDD), Indonesia Center for Deradicalization and Wisdom (ICDW), ICT Watch, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Satu Dunia dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).

Koordinator Regional Safenet Damar Juniarto mengatakan, revisi UU ITE sudah sangat mendesak. Pasalnya, jumlah korban yang terjerat UU ITE meningkat setiap tahunnya.

Pada periode 2008-2011 misalnya, rata-rata per tahun hanya muncul 2 kasus terkait UU ITE. Kemudian menjadi 7 kasus di 2013 dan meningkat menjadi 20 kasus di 2013. Belakangan jumlah kasus melonjak berkali lipat menjadi 41 kasus di 2014 dan 44 kasus di 2015.

“Dari 2008 hingga sekarang ada 118 orang terkait dengan penggunaaan pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik,” ujar Damar.

Screen_Shot_2015_11_21_at_11_36_25

Kondisi ini makin parah, lanjut Damar, dengan adanya Surat Edaran Kapolri bernomor SE/06/X/2015 terkait penyebaran kebencian atau hate speech. Di sisi lain, revisi UU ITE belum jelas nasibnya, tidak atau belum masuk dalam jadwal pembahasan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2016.

“Padahal pemerintah sudah berjanji akan menyelesaikan di tahun ini. Dengan masa sidang periode 2015 akan ditutup 18 Desember mendatang harusnya Revisi UU ITE masuk ke Prolegnas 2016,” tutur Damar.

Karena itu, lewat ajang dialog ini sejumlah elemen organisasi masyarakat sipil Indonesia kembali menagih keseriusan pemerintah — dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informastika (Kominfo), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyegerakan revisi UU ITE.

Selain itu penggunaan jalur pidana dapat bermuara pada iklim ketakutan di tengah masyarakat dan rentan membatasi penegakan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi Republik Indonesia.

Mereka pun meminta dukungan seuruh masyarakat Indonesia agar turut mendesak pemerintah. Hal ini karena untuk melindungi warga negara Indonesia sendiri yang hendak menyampaikan kebenaran serta menggunakan haknya berkespresi dan berinformasi secara tepat di dunia maya.

“Kita harus lawan,” pungkas Damar.

Sumber: DetikInet