Prancis Punya Undang-undang Surveillance yang Baru

shutterstock_126095831

Seperti sebuah respon yang direncanakan terhadap serangkaian serangan enam teroris Jumat malam yang lalu yang menewaskan 129 orang dan melukai 352 orang lainnya, pemerintah Perancis kemungkinan akan meningkatkan upaya untuk mengawasi pergerakan dan komunikasi dalam perbatasannya.

Serangan Jumat malam yang lalu terjadi hanya beberapa bulan setelah legislator di negara tersebut mengesahkan undang-undang pengawasan baru yang memberikan kekuasaan pemerintah yang lebih luas untuk memonitor komunikasi ponsel dan internet warga Prancis.

Undang-undang tersebut disahkan oleh parlemen Prancis pada bulan Mei yang lalu dalam menanggapi serangan terhadap majalah yang berbasis di Paris, yaitu Charlie Hebdo. Undang-undang tersebut memungkinkan pemerintah untuk memonitor panggilan telepon dan email dari orang yang diduga memiliki koneksi dengan terorisme tanpa otorisasi dari hakim.

Lebih jauh dari itu, undang-undang tersebut mengharuskan penyedia layanan internet untuk menginstal black box yang dirancang untuk membersihkan dan menganalisis metadata di web browsing dan kebiasaan penggunaan internet umum jutaan orang yang menggunakan beb, serta untuk membuat data tersedia untuk badan-badan intelijen.

Dalam kasus luar biasa, undang-undang tersebut memungkinkan pemerintah untuk menyebarkan apa yang disebut ISMI catchers untuk melacak semua komunikasi ponsel di daerah tertentu. Sistem ini pada dasarnya dirancang untuk meniru menara telekomunikasi, tetapi mereka mencegat dan merekam data komunikasi dari telepon dalam jangkauan dan juga dapat melacak gerakan orang yang membawa ponsel.

Akhirnya, undang-undang tersebut memungkinkan agen-agen pemerintah untuk masuk ke rumah tersangka teroris untuk tujuan menanamkan microphone bugs, kamera pengintai, dan menginstal keyloggers pada komputer mereka, yang dapat menangkap data pada setiap klik keystroke dan mouse.

Bisa disimpulkan bahwa undang-undang pengawasan tersebut memiliki kekuatan super yang mampu untuk melakukan apapun yang pemerintah Prancis inginkan. Ditambah dengan adanya serangan teroris beberapa hari yang lalu, tampaknya tidak akan ada yang menghalangi berlakunya undang-undang tersebut.

Sumber: ReCode

Sumber Foto: Shutter Stock