Senat AS Ingin Paksa Facebook dan Twitter Laporkan Kegiatan Teroris

gty_facebook_like_button_ll_120809_wmain

Bukan rahasia lagi bahwa kelompok teroris seperti ISIS memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Twitter untuk melakukan koordinasi atau untuk menarik suporter. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena media sosial tersebut cenderung melindungi kegiatan penggunanya tanpa kecuali. Namun demikian, para anggota Senat AS ingin mengakhiri perlindungan media sosial terhadap kegiatan teroris tersebut dengan memaksa mereka dengan sebuah undang-undang, yaitu Requiring Reporting of Online Terrorist Activity Act.

Requiring Reporting of Online Terrorist Activity Act akan memaksa perusahaan seperti Facebook dan Twitter untuk memberitahu penegak hukum jika mereka menyadari kegiatan teroris di jaringan mereka. Senator Dianne Feinstein, wakil ketua Komite Intelijen Senat AS telah memperkenalkan undang-undang tersebut bersama dengan ketua komite Richard Burr. Dalam siaran pers, para senator tersebut mengatakan bahwa salah satu pelaku penembakan San Bernardino, yaitu Tashfeen Malik, dilaporkan telah menyatakan kesetiaannya kepada ISIS di Facebook sekitar waktu terjadinya serangan.

Feinstein mengatakan bahwa kini era baru di mana kelompok-kelompok teroris seperti ISIS menggunakan media sosial untuk merekrut dan membuat plot serangan. Informasi tersebut bisa menjadi kunci untuk mengidentifikasi dan menghentikan perekrutan teroris atau serangan teroris, tetapi dibutuhkan bantuan dari perusahaan teknologi.

RUU tersebut tidak memerlukan perusahaan mengambil tindakan tambahan untuk menemukan kegiatan teroris, hanya mengharuskan mereka untuk melaporkan ke penagak hukum jika ada kegiatan seperti itu di situs media sosial. Feinstein menekankan bahwa undang-undang tersebut tidak akan mewajibkan perusahaan teknologi untuk melakukan monitoring invidual tambahan dan tidak mengkriminalisasi kebebasan berbicara.

Meskipun demikian, sulit untuk menilai dampak sebenarnya dari undang-undang tersebut tanpa informasi lebih rinci tentang prosedur pelaporan dan apa yang bisa dimasukkan ke dalam bahan teroris. RUU tersebut menjelaskan bahwa perusahaan teknologi hanya akan melaporkan kegiatan ketika mereka sadar akan adanya hal tersebut, namun  tidak jelas apa yang dianggap sebagai kondisi  sadar tersebut.

Meskipun bermaksud untuk mencegah kegiatan teroris melalui media sosial, undang-undang tersebut bisa saja mengkriminalisasi kebebasan berpendapat di media sosial yang selama ini tumbuh subur. Tentunya diperlukan kehati-hatian dan prosedur yang jelas agar media sosial bisa bekerja sama dan mau melaporkan kegiatan teroris di jaringan mereka.

Sumber: The Verge