Uni Eropa Setujui Aturan Privasi Data Terbaru

121012093203-eu-flags-hands-story-top

Eropa telah mengambil langkah besar untuk memperkuat hukum privasi data  pan-Eropa setelah menyetujui teks reformasi baru. Hukum privasi data baru tersebut terdiri dari General Data Protection Regulation (GDPR) yang mengatur penggunaan dan privasi data warga negara Uni Eropa dan Data Protection Directive yang mengatur penggunaan data warga Uni Eropa oleh penegak hukum.

Aturan privasi yang baru bertujuan untuk menciptakan hukum perlindungan data yang kuat untuk 500 juta warga Eropa, merampingkan legislasi di antara 28 negara anggota dengan mendorong pasar tunggal digital dan meningkatkan kerja sama polisi dan keamanan. Aturan tersebut ditujukan untuk menggantikan aturan  nasional yang telah usang (setiap negara Eropa) a yang hanya membolehkan denda kecil dalam kasus pelanggaran.

Jan Philipp Albrecht mengatakan bahwa undang-undang baru akan memberikan regulator cara nyata untuk menekan kesalahan dan perusahaan yang melanggar aturan perlindungan data Uni Eropa bisa didenda sebanyak 4% dari omzet tahunan yang untuk perusahaan internet global khususnya jumlahnya bisa mencapai miliaran.

Untuk warga negara Uni Eropa aturan baru akan memperjelas hukum hak untuk dilupakan yang memberi mereka hak untuk tahu kapan data mereka telah di-hack, hak untuk mentransfer data antara penyedia (layanan) dan memberikan akses lebih mudah untuk data dan transparansi mereka sendiri dalam hal bagaimana data diproses.

Nantinya di bawah aturan baru, perusahaan tidak akan diizinkan untuk memberikan informasi yang telah mereka terima dari pengguna warga EU tanpa izin dari orang yang bersangkutan. Pengguna harus memberikan persetujuan eksplisit mereka untuk penggunaan data mereka.

Salah saru bagian dari GDPR adalah mengatur usia persetujuan digital dan apakah harus ditingkatkan menjadi 16 dari 13 tahun. Setelah reaksi dari perusahaan teknologi yang nantinya akan terpaksa meminta  persetujuan dari orang tua atau wali untuk memproses jenis tertentu dari data dari anak di bawah usia 16 tahun serta dan badan-badan perlindungan anak, amandemen teks yang dibuat tanggal 15 Desember memungkinkan negara-negara anggota per individu untuk menurunkan usia persetujuan digital menjadi 13 tahun.

Ini artinya, setiap negara anggota Uni Eropa dapat menentukan sendiri usia persetujuan digital mereka, namun tidak boleh kurang dari 13 tahun. Dengan keputusan tersebut, kekhawatiran perusahaan teknologi karena diharuskan untuk meminta persetujuan orang tua atau wali dari anak di bawah usia 16 tahun tidak terjadi.

Sumber: The Guardian