Apple, Facebook, Google, Microsoft dan Twitter Desak Inggris Jamin Enkripsi

18ixakyvxdtvwjpg

Facebook, Google, Microsoft dan Twitter telah membuat pengajuan bersama terhadap rancangan Investigatory Powers Bill Inggris yang mendesak pemerintah Inggris untuk menjamin enkripsi dalam undang-undang tersebut. Meskipun mereka mengakui bahwa jaminan lisan telah dibuat bahwa layanan terenkripsi tidak berisiko, kelompok perusahaan teknologi AS tersebut tetap meminta.

Dalam surat bersama tersebut Facebook, Google, Microsoft dan Twitter menyatakan menolak setiap proposal yang akan mewajibkan perusahaan untuk sengaja melemahkan keamanan produk mereka melalui backdoors, dekripsi paksa, atau cara lain. Mereka memiliki kekhawatiran bahwa RUU memasukkan: obligations relating to the removal of electronic protection applied by a relevant operator to any communication or data dan bahwa secara eksplisit hal tersebut ditujukan untuk menerapkan ekstrateritorial dengan perlindungan terbatas untuk penyedia luar negeri. Facebook, Google, Microsoft dan Twitter menginginkan secara tegas bahwa tidak ada dalam RUU yang bisa ditafsirkan untuk mewajibkan perusahaan untuk melemahkan atau mengalahkan langkah-langkah keamanan.

Ini artinya, Facebook, Google, Microsoft dan Twitter menginginkan RUU yang disusun tersebut harus menjamin adanya enkripsi. Layanan Facebook, Google, Microsoft dan Twitter yang memberikan enkripsi tidak boleh dilemahkan dengan backdoors atau cara lain secara paksa demi menjamin keamanan pengguna. Apple secara terpisah mengatakan bahwa dengan memandatkan enkripsi yang lemah dalam produk Apple, RUU ini akan menempatkan warga yang taat hukum dalm risiko.

Perdebatan tentang enkripsi ini terus berlangsung, di mana pemerintah Inggris dan juga pemerintah AS yang diwakili oleh FBI menginginkan adanya kewajiban perusahaan teknologi untuk tidak menerapkan enkripsi. Di sisi lain perusahaan teknologi ingin melindungi pengguna mereka dari intaian pemerintah. Solusi yang diberikan oleh pemerintah adalah adanya backdoors yang memungkinkan pemerintah melihat ke data yang dienkripsi yang juga ditentang oleh perusahaan teknologi.

Sumber: The Next Web