Hakim Perintahkan Seorang Perempuan Membuka Ponsel dengan Sidik Jarinya

during a special event at Apple headquarters on September 10, 2013 in Cupertino, California.

Pertempuran antara FBI dan Apple Inc. terkait enkripsi di iPhone bukan satu-satunya kasus yang menyangkut privasi dan keamanan pengguna perangkat iPhone. Baru-baru ini di Los Angeles seorang hakim federal menandatangani surat perintah yang bisa memakasa seorang perempuan menggunakan sidik jarinya untuk membuka iPhone.  Perempuan yang bernama Paytsar Bkhchadzhyan dijatuhi hukuman atas pencurian identitas pada hari yang sama saat surat perintah tersebut ditandatangani, namun tidak jelas benar mengapa FBI ingin membuka iPhone-nya.

Pada tahun 2014 yang lalu Supreme Court AS memutuskan bahwa penegak hukum perlu untuk mendapatkan surat perintah sebelum mencari ponsel dari tersangka kriminal. Supreme Court AS juga menyatakan bahwa polisi dapat memaksa seseorang dalam tahanan untuk memberikan bukti fisik seperti sidik jari tanpa izin hakim.

Beberapa ahli hukum mengatakan harus ada ketentuan lebih tinggi untuk data biometrik karena memberikan sidik jari untuk membuka perangkat digital memberikan akses negara untuk harta besar informasi pribadi dan bisa menjadi bentuk memberatkan diri sendiri. Susan Brenner, seorang profesor hukum di University of Dayton, mengatakan bahwa ia percaya memaksa seseorang untuk membuka ponsel dengan sidik jari mereka merupakan pelanggaran Amandemen Kelima (memberatkan diri sendiri).

Namun ahli yang lain berpendapat bahwa tindakan unlocking telepon tidak selalu merupakan memberatkan diri sendiri dan tidak sama dengan meminta seseorang untuk memberikan kode akses (passcode) mereka. Penggunaan sidik jari untuk mengakses ke iPhone juga merupakan short term fix (perbaikan jangka pendek) karena Apple Touch ID tidak dapat digunakan jika ponsel telah dikunci selama lebih dari 48 jam.

Tampaknya akan masih banyak lagi peristiwa serupa di mana seseorang dipaksa membuka ponselnya yang dikunci dengan sidik jari mengingat peristiwa kriminal akan selalu terjadi. Namun demikian yang perlu digarisbawahi adalah sejauh mana pemerintah bisa memaksa seseorang membuka kunci harta informasi pribadi yang berada di ponsel. Apakah ini salah satu bentuk pelanggaran privasi yang harus dilawan mengingat informasi di ponsel kini sangat kritikal sehingga memaksa seseorang membukanya berarti menginjak hak privasinya.

Sumber: LA Times via The Verge

Sumber Foto: CNN