Twitter Cegah Agen Mata-mata AS Beli Data Pengguna

People holding mobile phones are silhouetted against a backdrop projected with the Twitter logo  in Warsaw

Sampai saat ini, badan-badan keamanan nasional AS termasuk FBI dan CIA mampu untuk mengakses harta karun data Twitter melalui perangkat lunak dari Dataminr, sebuah perusahaan analisis yang berbasis di New York di mana Twitter memiliki saham sebesar 5%. Agen badan keamanan tersebut bisa memasukkan istilah pencarian seperti ISIS atau jihad dan melihat serangkaian tweet dalam periode yang lebih lama dari pencarian standar yang ditawarkan Twitter.

Namun, tampaknya hal ini akan segera berakhir. Twitter tidak ingin terlihat terlalu dekat dengan mata-mata AS sehingga mereka memblokir penjualan data tersebut di masa depan. Twitter mempertahankan kekuasaan untuk memveto kontrak Dataminr dengan pelanggan yang umumnya merupakan organisasi berita dan analis keuangan.

Industri teknologi AS dan Washington (Gedung Putih) memiliki hubungan yang kurang harmonis beberapa waktu terakhir, terutama terkait aksi surveillance yang dilakukan secara diam-diam oleh pemerintah AS melalui NSA. Contoh terdekat adalah ketika memerangi ekstremisme Islam, perusahaan teknologi AS, termasuk Twitter secara sukarela membantu.

Juru bicara Twitter mengatakan bahwa Twitter tidak pernah mengautorisasi penjualan data yang dilakukan oleh  Dataminr atau pihak ketiga kepada instansi pemerintah atau intelijen untuk tujuan pengawasan. Namun, beberapa pejabat AS saat ini dan juga mantan pejabat AS mengatakan bahwa badan intelijen AS telah menggunakan alat Dataminr di masa lalu. Dataminr juga didukung oleh In-Q-Tel, organisasi yang tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan yang berfungsi sebagai lengan badan-badan intelijen AS.

Dalam situsnya, Dataminr mengatakan bahwa mereka langsung menganalisis semua  tweet yang tersedia secara publik untuk informasi real time yang berkaitan dengan ancaman teroris, kerusuhan sosial dan politik. Dataminr juga mempertahankan kontrak dengan US Department of Homeland Security. Juru bicara Twitter mengatakan kontrak pemerintah dapat diterima jika tidak melibatkan pengawasan.

Sumber: The Guardian