Uni Eropa dan AS Setujui Perjanjian Perlindungan Data Terbaru

eu-flag2

Uni Eropa dan AS telah menyetujui perubahan akhir untuk perjanjian perlindungan data baru yang dikenal sebagai EU-US Privacy Shield. Perjanjian ini dirancang untuk menggantikan pakta Safe Harbour yang dianggap tidak sah oleh EU Court of Justice pada tahun 2015. Salah satu perubahan utama adalah komitmen dari Gedung Putih (AS) mengenai koleksi besar data yang dikirim dari Uni Eropa ke AS.

Komisaris Informasi Inggris mengatakan bahwa Inggris Raya pasca-Brexit mungkin harus mengadopsi aturan perlindungan data Uni Eropa tersebut. Jika disetujui oleh negara-negara anggota Uni Eropa, pakta tersebut bisa berlaku pada bulan Juli 2016.

EU-US Privacy Shield dirancang untuk memberikan kemudahan bagi organisasi/perusahaan untuk mentransfer data melintasi Atlantik. Beberapa poin kunci dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

  1. AS akan membuat ombudsman untuk menangani keluhan dari warga negara Uni Eropa tentang kegiatan AS memata-matai data mereka.
  2. Kantor Direktur Intelijen Nasional AS akan memberikan komitmen tertulis bahwa data pribadi Eropa tidak akan dikenakan pengawasan massa.
  3. Uni Eropa dan AS akan melakukan review tahunan untuk memeriksa apakah sistem baru bekerja dengan benar.

Pada bulan Mei yang lalu European Data Protection Supervisor (EDPS) mengatakan kesepakatan Privacy Shield tersebut dibutuhkan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengawasan tanpa pandang bulu dan kewajiban pengawasan, transparansi, ganti rugi dan hak perlindungan data.

Oleh karena itu, perjanjian tersebut kini telah diubah. Beberapa perubahan meliputi:

  1. Sebuah komitmen tertulis dari Gedung Putih yang menyatakan bahwa koleksi besar dari data yang dikirim dari Uni Eropa ke AS hanya dapat terjadi di bawah prasyarat tertentu dan sebisa mungkin harus tertarget dan fokus.
  2. Aturan retensi data yang lebih eksplisit, perusahaan harus menghapus data yang tidak lagi melayani tujuan awal data pengumpulan data.
  3. Spesifikasi ombudsman yang independen dari layanan keamanan nasional AS.

Dengan adanya perbaikan tersebut bisa dipastikan perjanjian perlindungan data terbaru tersebut sudah sepenuhnya disetujui, baik oleh Uni Eropa maupun AS.

Sumber: BBC