Mahasiswa India Tantang Facebook Terkait Perubahan Privasi WhatsApp

WhatsApp-WhatsApp-Update-Messaging-App-Traveling-App-640x360

Dua mahasiswa India memberikan tantangan hukum kepada Facebook Inc. Mereka menuntut perubahan kembali kebijakan privasi WhatsApp karena mengancam hak jutaan pengguna. Karmanya Singh Sareen  dan Shreya Sethi dua mahasiswa tersebut mengajukan litigasi untuk kepentingan umum, mirip dengan class action, di Pengadilan Tinggi Delhi meminta pengembalian update kebijakan terbaru layanan pesan WhatsApp. Mereka meminta pengadilan untuk memerintahkan pemerintah agar membuat pedoman untuk aplikasi messaging sehingga privasi pengguna tidak dikorbankan.

Dua hakim yang memeriksa permohonan tersebut kemudian mengeluarkan pemberitahuan untuk WhatsApp, Facebook, pemerintah India dan regulator telekomunikasi di negara tersebut dan meminta mereka untuk mendokumentasikan pembelaan mereka di pengadilan.

Sebagaimana diketahui, WhatsApp merevisi kebijakan privasi mereka agar bisa berbagi data dengan Facebook dan memungkinkan iklan yang ditargetkan dan pesan langsung dari bisnis. Tantangan dari dua mahasiswa India ini mengikuti tantangan di seluruh dunia seperti dari Uni Eropa dan Komisi Perdagangan Federal AS yang meneliti apakah pengguna telah dirugikan dan kelompok konsumen Jerman mengancam akan menggugat WhatsApp.

WhatsApp mengatakan bahwa perubahan yang diumumkan bulan lalu segaris dengan hukum dan telah memberikan pengguna waktu untuk bereaksi, bahkan membiarkan mereka mematikan berbagi data dengan Facebook. Dalam sidang singkat di pengadilan Delhi pekan lalu, WhatsApp mengatakan bahwa mereka tidak bermaksud berbagi konten dengan Facebook, kecuali nama pengguna dan nomor telepon.

Facebook memiliki sejarah tuntutan hukum atas privasi pengguna dan iklan. Dalam kesepakatan penyeesaian kasus di tahun 2011 dengan FTC, Facebook setuju akan selalu meminta izin pengguna sebelum melakukan perubahan atas praktik privasinya. FTC sedang melihat apakah perubahan terbaru yang dilakukan oleh WhatsApp ini melanggar kesepakatan tersebut.

Sumber: Bloomberg