Uni Eropa: Hotspot Wi-Fi Gratis Harus Memiliki Password

_77912298_98913284

Sebuah hasil yang tidak diharapkan. Mungkin itulah yang dirasakan oleh aktivis Digital Rights, sebuah kelompok yang mengampanyekan hak-hak publik Eropa di internet. Beberapa waktu yang lalu Digital Rights melakukan sebuah kampanye untuk ketersediaan hotspot Wi-Fi terbuka/gratis, namun hasil yang mereka peroleh bertentangan dengan harapan karena pengadilan tertinggi Eropa (ECJ) memutuskan sebaliknya. ECJ telah menyarankan bahwa hotspot Wi-Fi terbuka tersebut dioperasikan dengan perlindungan password dan pemilik hotspot mengharuskan pengguna untuk mengungkapkan identitas mereka (jika ingin menggunakannya).

Saran tak terduga dari ECJ tersebut merupakan buntut dari kasus antara pendukung Pirate Party dengan perusahaan hiburan multinasional, Sony di Jerman yang berkisar soal apakah pemilik toko (kafe, resto dan lain-lain) memiliki kewajiban terhadap apa yang terjadi di jaringan terbuka (open WiFi hotspot) yang mereka sediakan.

Kasus ini bermula saat Tobias McFadden mengoperasikan Wi-Fi hotspot terbuka tak ber-password tokonya di Munich. Pada tahun 2010, Sony menemukan hotspot tersebut digunakan untuk pelanggaran hak cipta dan memperoleh perintah pengadilan yang memerintahkan McFadden untuk membayar ganti rugi dengan alasan McFadden tidak bisa mengamankan jaringan tersebut. Untuk diketahui, mengoperasikan jaringan di Jerman melibatkan konsep kewajiban sekunder yang disebut Störerhaftung atau kewajiban untuk melakukan perawatan.

Kasus ini merembes ke ECJ, dan saran ahli Jaksa Agung mengatakan bahwa McFadden bertindak sebagai ISP karena menikmati perlindungan dari kewajiban yang diberikan oleh Pasal 12 dari Directive E-Commerce. Namun, selain keputusan tersebut ECJ mengatakan bahwa koneksi internet harus diamankan oleh password yang mampu memastikan keseimbangan antara hak kekayaan intelektual dari pemegang hak di satu sisi dan kebebasan untuk melakukan bisnis sebagai penyedia akses dan kebebasan informasi dari pengguna jaringan di sisi lain. Menurut pengadilan, aturan tersebut akan mampu menghalangi pengguna jaringan dari melanggar hak kekayaan intelektual.

Untuk tujuan tersebut, ECJ menggarisbawahi dalam rangka untuk memastikan efek jera, penyedia jaringan hotspot WiFi diwajibkan meminta pengguna mengungkapkan identitas mereka untuk mencegah bertindak secara anonim sebelum mendapatkan password yang diperlukan. Tentu saja saran ECJ agar penyedia layanan hotspot WiFi meminta pengguna mengungkapkan identitas mereka akan membuat anonimitas tidak akan berlaku lagi, sementara anonimitas merupakan hak yang sering dikampanyekan oleh Digital Rights.

Sumber: The Register

Sumber Foto: BBC