Google Tampilkan Label Fact Checking di Hasil Pencarian

Google telah mulai menampilkan label fact checking di hasil pencarian untuk menyoroti berita dan informasi yang telah diperiksa dan menunjukkan apakah berita tersebut dianggap benar atau salah. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk membantu memerangi penyebaran informasi yang salah dan berita palsu.

Fitur fact checking tersebut yang pertama kali diperkenalkan ke Google News di Inggris dan AS pada Oktober dan sekarang akan ditampilkan sebagai kotak informasi dalam hasil pencarian umum serta hasil pencarian berita global. Potongan kecil tersebut menampilkan informasi tentang klaim yang dibuat oleh suatu halaman tertentu atau situs dan yang membuat klaim, serta hasil fact checking. Fact checking tidak dilakukan oleh Google, namun oleh publisher yang dipercaya dan fact cheker ternama dengan menggunakan sistem terbuka untuk menandai klaim yang telah diperiksa.

Cong Yu dari Google dan Justin Kosslyn dari mitra fact checker Jigsaw mengatakan bahwa dengan ribuan artikel baru yang diterbitkan online setiap menit dari setiap hari, jumlah konten yang dihadapi pengguna online akan dapat banyak. Sayangnya, tidak semua tersebut faktual atau benar sehingga sulit bagi orang untuk membedakan fakta dari fiksi.

Menurut Google, kotak kecil cek fakta tidak akan ditampilkan untuk setiap hasil pencarian dan hanya penerbit yang ditentukan secara algoritmik yang akan menjadi sumber informasi otoritatif yang akan dimasukkan dalam program tersebut..

Ekspansi Google tersebut merujuk kepada kritik keras terhadap perusahaan-perusahaan teknologi AS yang sangat sedikit melakukan tindakan atas penyebaran informasi yang salah dan berita palsu, terutama di sekitar topik berprofil tinggi seperti pemilu AS. Pemerintah Inggris baru-baru ini mendesak perusahaan-perusahaan AS, termasuk Google, Facebook, Twitter dan Microsoft, untuk berbuat lebih banyak melakukan pengawasan terhadap platform mereka dan menghapus konten ilegal dan ekstremis.

Kabinet Kanselir Jerman Angela Merkel juga telah mendukung undang-undang yang bisa mengakibatkan denda hingga 50 juta euro jika jejaring sosial menolak untuk menghapus konten ilegal dan tidak memberikan pengguna cara yang efektif untuk melaporkan berita palsu dan kebencian.

Sumber: The Guardian