Sudah Saatnya Anak Muda Terlibat di Tata Kelola Internet Indonesia, Kapan Lagi?

Data menunjukkan lebih dari 80% pengguna internet di Indonesia didominasi oleh anak muda berusia 20-24 tahun dan 25-29 tahun. Untuk usia 20-24 tahun tercatat ada 22,3 juta pengguna internet, sedangkan untuk usia 25-29 tahun terdapat 24 juta pengguna internet. Demikian data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2016 lalu.

Hal ini menunjukkan anak muda memiliki peranan yang sangat penting ke depannya dalam perkembangan industri internet di Indonesia. Namun sayangnya, kontribusi anak muda dalam tata kelola internet di Indonesia masih sangat minim. Sudah seharusnya mereka dilibatkan, suara mereka didengarkan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan ataupun diskusi yang terkait internet dan tata kelolanya.

Karena itulah, ICT Watch bekerja sama dengan Yayasan Sinergi Muda mengadakan sesi diskusi santai seputar Internet Governance atau tata kelola internet, bertempat di basecamp Sinergi Muda di kawasan Kemang pada hari Sabtu (1/4).

Bertindak sebagai moderator, Sherly Haristya, mantan dosen LSPR yang merupakan calon Doktor di Nanyang Technology University (NTU) Singapura. Sherly membuka awal diskusi dengan menjelaskan bahwa tata kelola internet mencakup banyak isu, termasuk di dalamnya tentang kebebasan berekspresi dan peraturan.

Semrawut

Dalam kesempatan itu hadir pula Lintang Setianti, perwakilan dari ELSAM. Lintang memaparkan tentang prinsip kebebasan berekspresi dan payung hukumnya. Menurutnya secara hukum hak berekspresi harus dilindungi. Keterlibatan antara semua pihak seharusnya berada dalam pengaturan di internet.

Di Indonesia kebebasan berekspresi dijamin dalam Undang-undang (UU) dalam pasal 28, 28E ayat 3, dan 28F. Tapi pada kenyataannya, kita masih punya banyak ‘ancaman’. Lintang menyoroti beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya kasus yang menimpa Florence yang dianggap menghina warga Jogja lewat Path. Lintang menilai peraturan UU ITE kacau karena ada pengaturan ganda.

Lalu soal pemblokiran, apakah praktek ini melanggar kebebasan berekspresi? Di beberapa negara, pemblokiran dilakukan karena ada 4 unsur alasan yaitu politik, sosial (misalnya konten tersebut dianggap meresahkan), alasan keamanan dan ekonomi.

Di Indonesia sendiri, sistem pemblokiran masih belum jelas, termasuk apa saja konten yang harus diblokir. Belum ada aturan yang secara jelas menjelaskan tentang konten apa saja yang dilarang. Kekurangan lainnya adalah, selain mekanisme yang tidak jelas, dependensi kelembagaan dan wewenang pemblokiran pun tidak jelas.

“Jadi semrawut, di Indonesia belum ada UU yang jelas yang mengatur secara khusus pemblokiran. Tapi kita jangan takut, justru kita yang harus merebut peluang-peluang yang ada di internet utk menyampailan gagasan kita,” pesan Lintang kepada para anak muda di Sinergi Muda.

Lintang berharap pemerintah seharusnya jangan menganggap internet sebagai medium kejahatan saja, tapi juga melihat dari sisi ekonominya bahwa internet juga bisa menghasilkan.

Dalam kesempatan itu, Heru Tjatur dari ICT Watch juga mengungkapkan bahwa ada kelemahan di salah satu pasal, yakni penyedia jasa internet minimum harus mengikuti apa yang ada di dalam daftar Trust Positif yang diterbitkan Kemenkominfo. Selama mereka mematuhi, di luar itu mereka boleh menambahkan sendiri situs yang ingin diblokir. Secara teknis, teknologi yang bisa dipakai saat ini untuk melakukan pemblokiran baru di level domain saja. Dalam hal ini saja terjadi ‘gontok-gontokan’ karena masing-masing punya kepentingan sendiri. Dari sisi bisnis, penyedia jasa internet tentu akan memilih yang menguntungkan untuk bisnis mereka.

Isu Privasi

Usai makan siang, diskusi dilanjutkan oleh Afra Suci dari Kemudi. Dia memaparkan isu-isu yang saat ini sedang mengemuka di dunia internet yaitu soal security, privacy, freedom of expression dan machine/human. Khusus isu privasi, saat ini makin relevan dan disoroti banyak pihak.

Ia juga mengangkat studi kasus #makanmayit sebagai bahan diskusi di kalangan peserta karena dalam kasus ini ada pendebatan norma sosial dan mengundang pertentangan, sementara dari sisi seniman hal itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.

Menurut Afra, yang dibutuhkan generasi digital saat ini adalah literasi digital agar tahu bagaimana cara menggunakan internet, seperti apa konsekuensi atau dampak baik/buruk yang dihadapi di dunia maya, dan bagaimana melakukan proteksi di dunia maya. Selain itu kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam tata kelola internet seharusnya yang mendukung inovasi.

Karena itu partisipasi anak-anak muda sangat dibutuhkan untuk tata kelola internet yang lebih baik. Sudah saatnya mereka aktif bersuara.

Kami berharap melalui diskusi ini para anak muda yang tergabung di Yayasan Sinergi Muda bisa mendapatkan gambaran seperti apa tata kelola internet di Indonesia. Terlebih lagi, Sinergi Muda saat ini mempunyai cluster (divisi) baru yaitu ICT dan Kebebasan Berekspresi. Diskusi ini mereka manfaatkan untuk membekali diri mereka dengan isu-isu terkait. (Dew)