Twitter Gugat Pemerintah AS Terkait Akun Anti-Trump

Di Twitter terdapat sebuah akun yang menentang kebijakan imigrasi yang diambil oleh Presiden AS, Donald Trump. @ALT_USCIS nama akun tersebut merupakan akun anonim yang kerap mengkritik kebijakan imigrasi Presiden Trump. Akun tersebut diklaim dijalankan oleh seorang pegawai federal yang bekerja di United States Citizenship and Immigration Services.

Pemerintah AS berusaha untuk mengungkap identitas akun Twitter anonim tersebut, namun Twitter menolak melakukannya dan melayangkan gugatan. Twitter telah meminta pengadilan untuk memblok permintaan pemerintahan Trump karena hal tersebut terkait dengan kebebasan berbicara. Gugatan diajukan di San Francisco yang merupakan asal ayanan Twitter.

Twitter berpendapatan bahwa hak kebebasan berbicara dimiliki oleh pengguna Twitter dan Twitter sendiri berada di bawah Amandemen Pertama Konstitusi AS yang memberikan hak menyebarkan pidato politik sebagai anonim atau pseudonim. Twitter menambahkan bahwa pemerintah tidak bisa memaksa Twitter untuk mengungkapkan informasi mengenai identitas sebenarnya dari pengguna akun tersebut tanpa menunjukkan pelanggaran pidana atau perdata yang telah dilakukan.

Langkah Twitter tersebut didukung oleh American Civil Liberties Union (ACLU). Menurut ACLU, mereka sangat senang melihat Twitter berdiri untuk hak-hak penggunanya dan ACLU akan segera mengajukan dokumen di pengadilan atas nama pengguna tersebut.

ACLU menambahkan bahwa untuk membuka topeng pembicara anonim online pemerintah harus memiliki justifikasi yang kuat. Namun dalam kasus akun @ALT_USCIS pemerintah tidak memberikan alasan sama sekali yang mengarah kepada kekhawatiran bahwa hal tersebut hanya ditujukan untuk membungkam perbedaan pendapat.

Customs and Border Patrol (CBP) sebuah divisi dari Homeland Security mengeluarkan surat panggilan ke Twitter pada tanggal 14 Maret yang lalu untuk mencari catatan termasuk nomor telepon, alamat surat, dan alamat IP yang terkait dengan akun @ALT_USCIS.

akun @ALT_USCIS adalah salah satu dari puluhan akun alternatif Twitter yang dibuat setelah pelantikan Donald Trump. Akun alternatif ini mengklaim memberikan pandangan pegawai pemerintah (PNS) yang berbeda dan tanpa sensor terhadap kebijakan Trump, tetapi mereka umumnya anonim dan tidak diverifikasi.

Sumber: The Gurdian, BBC