Pemerintah Turki Blokir Wikipedia Tanpa Alasan

Turki kembali mencatatkan namanya sebagai sebuah negara yang sangat sering melakukan pemblokiran akses internet. Kali ini ensiklopedia online, Wikipedia yang menjadi sasara pemerintah Turki. Beberapa hari yang lalu, Turki telah memblokir semua akses di dalam negeri ke ensiklopedia online Wikipedia.

Pejabat Turki mengatakan bahwa tindakan administratif telah diambil terhadap Wikipedia, namun tidak memberikan alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Media Turki mengatakan pihak berwenang telah meminta Wikipedia untuk menghapus konten yang ditulis oleh penulis yang mendukung teror.

Sebelumnya, Turki telah memblokir sementara situs media sosial termasuk Facebook dan Twitter setelah terjadi demonstrasi atau serangan teror. Kelompok pemantauan pemblokiran Turki mengatakan bahwa Wikipedia tidak dapat diakses mulai pukul 08:00 (05:00 GMT) sekitar dua hari yang lalu. Pengguna di Istanbul tidak dapat mengakses halaman apapun tanpa menggunakan Virtual Private Network (VPN).

Otoritas Teknologi Informasi dan Komunikasi Turki mengatakan bahwa setelah analisis teknis dan pertimbangan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5651 [yang mengatur Internet] sebuah tindakan administratif telah diambil untuk situs Wikipedia, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Surat kabar harian Hurriyet mengatakan bahwa Wikipedia telah diminta untuk menghapus konten dari beberapa penulis tertentu yang oleh pihak berwenang dituduh mendukung teror dan menghubungkan Turki dengan kelompok teror. Menurut Hurriyet, Wikipedia belum sempat menanggapi tuntutan tersebut, namun larangan akses langsung diberlakukan.

Kelompok pemantauan pemblokiran Turki dan media Turki, termasuk Hurriyet, mengatakan bahwa perintah sementara pemblokiran Wikipedia tersebut perlu didukung oleh keputusan penuh pengadilan dalam beberapa hari ke depan. Pemblokiran situs web adalah alat umum otoritas Turki, di mana Twitter, Facebook dan YouTube telah mengalami nasib yang sama beberapa kali, dan banyak situs anti-pemerintah tidak dapat diakses.

Kritikus mengatakan bahwa hal tersebut adalah tindakan penindasan Turki terhadap kebebasan berbicara. Sebagaimana diketahui lebih dari setengah dari semua permintaan penghapusan konten ke Twitter berasal dari Turki, dan negara tersebut sekarang berada di peringkat 155 dari 180 negara dalam indeks kebebasan pers dari Reporters without Borders.

Sumber: BBC

Sumber Foto: First Post