Didenda karena Mempublikasikan Data Pribadi

Sebuah konsil di Essex, Inggris telah didenda sebesar 150.000 pound karena menerbitkan data pribadi yang sangat sensitif termasuk informasi medis sebuah keluarga traveller melalui dokumen perencanaan online. Kantor Komisaris Informasi (ICO) Inggris telah menegur Basildon Borough Council karena menerbitkan informasi dalam aplikasi dokumen perencanaan yang telah dipublikasikan secara publik selama hampir dua bulan.

Basildon Borough Council menerbitkan sebuah pernyataan lengkap yang berisi data pribadi sensitif yang berkaitan dengan  static traveller family yang telah tinggal di lokasi tersebut selama bertahun-tahun. Informasi tersebut mengacu pada kecacatan keluarga, termasuk masalah kesehatan mental, nama semua anggota keluarga, umur dan lokasi rumah mereka.

Penyelidikan ICO menemukan bahwa pada tanggal 16 Juli 2015, dewan tersebut menerima sebuah pernyataan tertulis untuk mendukung aplikasi perencanaan penghuni rumah tangga untuk pekerjaan yang diusulkan di satu kawasan tertentu. Informasi tersebut dihapus pada tanggal 4 September saat kekhawatiran tersebut terungkap.

Manajer penegakan ICO Sally Anne Poole mengatakan bahwa hal tersebut merupakan insiden serius di mana data pribadi yang sangat sensitif, termasuk informasi medis, tersedia untuk umum. Aplikasi perencanaan itu sendiri dapat menjadi kontroversial dan membuat emosi sehingga membiarkan informasi sensitif semacam itu sekian lama tidak bisa diterima.

Investigasi ICO menemukan bahwa ini disebabkan oleh kegagalan dalam prosedur dan pelatihan perlindungan data. Meskipun dewan tersebut secara rutin telah mengubah data pribadi dari dokumen perencanaan, sebuah praktik yang juga diterapkan secara luas oleh pemerintah daerah lainnya, Basildon berpendapat bahwa undang-undang tidak mengizinkan mereka melakukannya di bawah undang-undang perencanaan.

Pandangan itu ditolak oleh ICO yang mengatakan bahwa peraturan perencanaan tidak dapat mengabaikan hak privasi dan perlindungan data dasar masyarakat. Ditambahkan bahwa penerbitan dokumen perencanaan online merupakan pilihan, bukan persyaratan hukum.

Sumber: The Register