Majelis Ulama Indonesia Rilis Fatwa Bermuamalah di Media Sosial

Bertempat di Gedung Serbaguna Kemkominfo di Jalan Merdeka Barat, kemarin Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa-nya merilis fatwa yang disebut dengan Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dikeluarkannya fatwa ini oleh MUI merupakan sebuah keprihatinan atas interaksi di media sosial yang jauh dari baik yang terjadi akhir-akhir ini sekaligus menjadikan fatwa ini sebagai pedoman bagi netizen untuk berlaku di media sosial sesuai dengan ajaran agama Islam.

Beberapa poin penting dari fatwa setebal 20 halaman tersebut dibacakan oleh Sekretaris MUI Asrorun Ni’am Sholeh. Fatwa itu sendiri mencakup sangat banyak hal mulai dari cara membuat postingan media sosial sampai cara memverifikasi.

Menurut Asrorun Ni’am Sholeh setiap muslim yang bermuamalah (bersosialisasi) melalui medsos diharamkan untuk melakukan ghibah (penyampaian informasi spesifik ke suatu pihak yang tidak disukai), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan. Selain itu,  aksi bullying, ujaran kebencian, serta permusuhan atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan terlebih mengenai penyebaran hoax serta informasi bohong juga diharamkan.

Hal lain yang dilarang dalam fatwa tersebut adalah menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar’i serta menyebarkan konten yang benar, tetapi tidak sesuai tempat dan waktunya. Asrorun menambahkan bahwa haram hukumnya memproduksi atau menyebarkan informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Demikian juga menyebarkan konten yang sifatnya pribadi ke khalayak padahal konten itu tidak patut.

Hal terakhir yang juga diharamkan adalah aktivitas buzzer di medsos yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, dan hal lain yang sejenis sebagai profesi memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh atau mendukung jasa dan orang yang memfasilitasinya, juga diharamkan.

Dalam rilis fatwa tersebut turut hadir Metua Majelis Ulama Indonesia K.H. Ma’ruf Amin dan Menkominfo Rudiantara. Secara resmi setelah pembacaan fatwa Ketua MUI K.H. Ma’ruf Amin secara simbolis menyerahkan fatwa tersebut kepada Menkominfo Rudiantara.

Menteri Rudiantara menyampaikan fatwa ini menjadi rujukan bagi siapa pun yang memanfaatkan internet dan media sosial. UU ITE dan revisinya intinya menegaskan dua hal yaitu pemerintah melakukan literasi kepada masyarakat dan pemerintah juga perlu melakukan tindakan kontrol teknologi terhadap muatan negatif atau terhadap aplikasi itu sendiri apabila memang sangat dibutuhkan untuk dilakukan pemutusan akses. Kebetulan saat ini sedang dilakukan proses revisi terhadap PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sehingga fatwa ini jelas menjadi rujukan yang pas.

Tentunya banyak pihak Fatwa MUI tersebut menjadi panduan bagi semua pihak yang beriteraksi di media sosial agar interaksi tersebut berjalan dengan baik, tidak menimbulkan permusahan dan yang lebih parah tentunya keterpecahan di kalangan masyarakat yang diakibatkan oleh interaksi di media sosial.

Isi lengkap Fatwa MUI tersebut dapat diunduh di link ini.