Perlindungan Data China Diperketat Undang-undang Baru

China baru-baru ini mengesahkan undang-undang baru yang bertujuan untuk makin memperketat perlindungan data China. Pejabat China mengatakan bahwa undang-undang keamanan cyber baru yang ketat tersebut tidak ditujukan untuk membatasi perusahaan asing yang beroperasi di negara China.

Undang-undang tersebut yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni melarang pengumpulan dan penjualan informasi pribadi pengguna. Perusahaan juga harus menyimpan data pengguna di server di China, dan orang-orang akan diberi hak untuk menghapus informasi mereka. Namun, kelompok bisnis internasional telah mengajukan banding atas pelaksanaannya.

Dalam sebuah surat kepada Cyberspace Administration of China (CAC), sebuah kelompok yang mewakili kepentingan bisnis Eropa memperingatkan bahwa hal itu akan mengarah pada ketidakpastian dan risiko pinalti hukum yang tinggi. Kamar Dagang Uni Eropa di China mengatakan kepada CAC bahwa undang-undang tersebut penuh dengan kelemahan dan meminta penundaan pelaksanaannya agar bisa dilakukan  diskusi yang cukup terlebih dahulu.

Namun CAC mengatakan bahwa undang-undang tersebut akan mulai berlaku minggu ini sesuai rencana. Tujuannya adalah untuk melindungi kedaulatan cyber-space nasional China dan keamanan nasional, bukan membatasi perusahaan asing. CAC mengatakan bahwa undang-undang baru tersebut tidak membatasi perusahaan asing atau teknologi dan produk mereka memasuki pasar China, juga tidak membatasi arus data bebas dan sesuai dengan hukum.

Untuk diketahui, undang-undang tersebut muncul bersamaan dengan peraturan ketat yang mengatur konten berita online. Perusahaan yang menerbitkan, berbagi, atau mengedit berita memerlukan lisensi yang dikeluarkan pemerintah untuk beroperasi, dan staf senior harus disetujui oleh pihak berwenang. Organisasi yang tidak memiliki lisensi tidak akan diizinkan untuk menerbitkan berita atau komentar terkait urusan pemerintah, ekonomi, militer, luar negeri, dan kepentingan publik lainnya.

Sumber: BBC