China Paksa Minoritas Muslim Pasang Spyware di Ponsel

Radio Free Asia melaporkan bahwa China telah meningkatkan tindakan pengawasan di daerah Xinjiang yang merupakan tempat tinggal sebagian besar populasi minoritas Muslim. Pihak berwenang China mengirimkan pemberitahuan lebih dari seminggu yang lalu yang menginstruksikan warga untuk memasang sebuah  aplikasi pengawasan di ponsel mereka dan melakukan pemeriksaan di wilayah tersebut untuk memastikan bahwa penduduk memilikinya.

Pemberitahuan tersebut yang ditulis dalam bahasa Uyghur dan China, dikirim melalui aplikasi WeChat kepada penduduk di Urumqi, ibu kota Xinjiang. Pengguna Android diinstruksikan untuk memindai QR Code agar bisa menginstal aplikasi Jingwang yang akan secara otomatis mendeteksi video, gambar, e-book dan dokumen keagamaan ilegal yang tersimpan di telepon. Jika konten ilegal terdeteksi, pengguna akan diperintahkan untuk menghapusnya. Pengguna yang menghapus atau tidak memasang aplikasi tersebut di ponselnya akan ditahan hingga 10 hari.

Analisis mendalam terhadap aplikasi tersebut oleh pengguna di China menunjukkan bahwa aplikasinya serupa dengan aplikasi keselamatan warga negara yang dikembangkan oleh polisi Urumqi pada bulan April tahun ini. Aplikasi yang dikembangkan di secara in house ini memungkinkan pengguna melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada polisi.

Aplikasi tersebut dilaporkan memindai tanda tangan digital MD5 dari file media di telepon dan mencocokkannya dengan database yang tersimpan  dalam file yang diklasifikasikan menyinggung oleh pemerintah. Jinwang juga menyimpan salinan catatan Weibo dan WeChat, serta catatan nomor IMEI, data kartu SIM dan data login Wifi. Catatan kemudian dikirim ke server.

Jika informasi ini benar, langkah ini merupakan yang terbaru dalam pengawasan digital di Urumqi. Pada bulan Maret yang lalu pegawai pemerintah diminta untuk menandatangani sebuah kesepakatan kepemilikan konten yang terkait dengan terorisme.

Maya Wang, seorang peneliti senior Human Rights Watch mengatakan bahwa polisi China sangat kuat, terutama di Xinjiang, siapapun yang dihentikan sepertinya tidak dapat menolak permintaan polisi. Ia menambahkan bahwa meskipun pihak berwenang memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan publik, termasuk dengan memerangi terorisme, pengumpulan data semacam itu dari orang biasa adalah sebuah bentuk pengawasan massal, dan gangguan terhadap privasi.

Sumber: Mashable