EFF: Privasi Amazon dan WhatsApp “Mengecewakan”

Amazon dan WhatsApp dikritik oleh kelompok kampanye privasi Electronic Frontier Foundation karena praktik privasi mereka yang mengecewakan.

EFF baru saja merilis laporan privasi Who’s Your Back untuk ketujuh kalinya. Laporan ini menganalisis kebijakan dan tindakan publik terhadap 26 perusahaan, memeringkat mereka dari lima kategori yang mencakup praktik terbaik industri, kebijakan privasi dan kesepakatan dengan pemerintah, termasuk dua entri baru, yaitu janji untuk tidak menjual pengguna dan melawan surat perintah keamanan nasional (NSL).

Sebanyak sembilan perusahaan memperoleh peringkat teratas dengan lima bintang, termasuk Adobe, Dropbox, Lyft dan Uber. Namun beberapa nama terbesar di teknologi hanya mencetak empat bintang, termasuk Apple, Google dan Microsoft. Sementara Amazon dan WhatsApp hanya mencetak dua bintang dalam rating EFF.

EFF mengaku kecewa karena dua perusahaan teknologi tersebut berada di bawah layanan online lainnya. Meskipun Amazon dan WhatsApp telah mengadopsi praktik terbaik yang diterima industri karena memerlukan surat perintah untuk konten, menerbitkan pedoman penegakan hukum, dan menerbitkan laporan transparansi, dan kedua perusahaan tersebut telah melakukan advokasi untuk melakukan reformasi terhadap pengawasan NSA, namun sayangnya kedua perusahaan tersebut tidak bertindak sebagai pemimpin dalam kriteria lain yang diperiksa oleh EFF.

Kedua perusahaan dikritik karena tidak memiliki kebijakan publik yang kuat seputar pemberitahuan permintaan data pemerintah. Mereka juga dikritik karena tidak memenuhi tolok ukur EFF terkait tidak menjual pengguna dan tidak adanya kebijakan yang tepat untuk meminta judicial review atas perintah pemberhentian yang menyertai NSL.

Perusahaan telekomunikasi AS AT & T, Comcast, T-Mobile dan Verizon, yang masing-masing hanya mencetak satu bintang, juga dikecam karena gagal berkomitmen untuk terus menginformasikan pengguna mengenai pengungkapan data mereka dan juga gagal mengumumkan kebijakan yang diajukan untuk judicial review kepada publik.

Sumber: The Guardian