Jerman Loloskan Undang-undang Denda terhadap Facebook Terkait Hate Speech

Anggota parlemen Jerman telah meloloskan undang-undang kontroversial di mana Facebook, Twitter, dan perusahaan media sosial lainnya dapat menghadapi denda hingga 50 juta euro  atau setara dengan 57 juta dollar AS jika gagal menghapus hate speech. The Network Enforcement Act atau yang biasa disebut sebagai  Facebook Law disahkan oleh Bundestag, badan parlementer Jerman, pada hari Jumat minggu lalu dan mulai berlaku pada bulan Oktober.

Berdasarkan undang-undang tersebut, perusahaan media sosial akan menghadapi denda yang tinggi karena gagal menghapus konten yang jelas-jelas ilegal, termasuk ucapan kebencian, penghinaan, dan hasutan terhadap kekerasan dalam waktu 24 jam. Mereka akan menghadapi denda awal sebanyak 5 juta euro dan bisa meningkat menjadi 50 juta euro. Perusahaan internet memiliki waktu hingga satu minggu untuk memutuskan kasus yang kurang jelas.

Menteri Kehakiman Jerman, Heiko Maas dan pendukung  UU tersebut berpendapat bahwa perlu untuk mencegah penyebaran hate speech yang diatur secara ketat berdasarkan hukum Jerman. Namun aktivis hak digital telah secara luas mengkritik undang-undang tersebut, dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut akan melanggar kebebasan berbicara dan hal itu memberi perusahaan teknologi tanggung jawab yang tidak proporsional dalam menentukan legalitas konten online.

Maas mengatakan bahwa pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa tanpa tekanan politik, operator platform besar (seperti Facebook) tidak akan memenuhi kewajiban mereka dan undang-undang ini adalah keharusan (untuk memenuhi kewajiban tersebut). Ia menambahkan bahwa kebebasan berekspresi berakhir saat hukum pidana dimulai.

Juru bicara Facebook mengatakan bahwa Facebook yakin solusi terbaik akan ditemukan saat pemerintah, masyarakat sipil dan industri bekerja sama dan bahwa undang-undang ini tidak akan memperbaiki usaha mengatasi masalah masyarakat yang penting seperti hate speech. Facebook akan terus melakukan semua yang bisa untuk memastikan keamanan bagi pengguna Facebook.

Sebagaimana diketahui, Jerman dalam beberapa tahun terakhir mengintensifkan upaya untuk menindak kebencian, di tengah bangkitnya sentimen antimigran yang sebagian didorong oleh krisis pengungsi. Facebook, Twitter, dan Google setuju untuk menghapus konten antimigran tersebut dari platform mereka dalam waktu 24 jam berdasarkan kesepakatan tahun 2015 dengan pemerintah Jerman. Namun sebuah laporan tahun 2017 yang ditugaskan oleh Kementerian Kehakiman Jerman menemukan bahwa perusahaan tersebut masih gagal memenuhi komitmen mereka. Awal bulan ini, polisi Jerman menggerebek 36 rumah terkait postingan di media sosial yang diduga berisi konten kebencian, menyusul operasi serupa yang menargetkan 60 orang tahun lalu.

Perusahaan media sosial juga menghadapi tekanan untuk menghapus pidato kebencian, berita palsu, dan propaganda teroris dari para pemimpin Uni Eropa. Bulan lalu, Dewan Eropa menyetujui satu set proposal yang mengharuskan perusahaan web untuk memblokir video yang berisi pidato kebencian atau hasutan untuk terorisme. Maas juga menyerukan peraturan di seluruh Eropa tentang pidato kebencian dan berita palsu.

Facebook dan Google telah meluncurkan kampanye untuk memerangi berita palsu dan pidato kebencian dalam beberapa bulan terakhir. Facebook baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan mempekerjakan 3.000 orang tambahan selama tahun depan untuk memoderasi konten yang ditandai. Jaringan sosial tersebut menjelaskan kompleksitas dalam memoderasi hate speech dalam sebuah posting blog baru-baru ini. Akan tetapi Facebook menghadapi kritikan baru setelah penyelidikan yang dilakukan oleh proPublica merinci sistem internal Facebook yang membingungkan dan tak mendukung kebijakan hate speech Facebook sendiri.

Sumber: The Verge