Tindak Lanjut Pemblokiran Telegram

Kasak-kusuk pemblokiran Telegram terus berlanjut. Pada awalnya Pavel Durov, CEO Telegram mempertanyakan rencana pemblokiran Telegram oleh Kemkominfo dalam sebuah tweet. Namun kemudian Durov meminta maaf karena tidak mengetahui telah dihubungi oleh Kominfo via email beberapa kali.

CEO Telegram atas nama tim telegram menyampaikan permohonan maaf dan mengakui telah menerima email komunikasi dari Kemkominfo meski sebelumnya mengatakan belum menerima email laporan dari Kementerian Kominfo. Selanjutnya CEO Telegram berkomitmen untuk membuka jalur komunikasi dengan Kemkominfo.

Melalui siaran Siaran Pers Kementerian Kominfo No. 86/HM/KOMINFO/07/2017 tentang Perkembangan Terkini mengenai Pemblokiran Akses Aplikasi Telegram, Kemkominfo merinca tindakan lebih lanjut terhada Telegram. Dalam siaran pers tersebut dinyatakan bahwa Menteri Kominfo Rudiantara menyampaikan sudah menerima email mengenai permintaan maaf dari Pavel Durov, CEO Telegram.

Durov telah menindaklanjuti yang diminta oleh Kementerian Kominfo dan mengusulkan komunikasi khusus untuk proses penanganan konten negatif khususnya radikalisme/terorisme. Menkominfo mengapresiasi respon dari Pavel Durov tersebut dan Kementerian Kominfo akan menindakanjuti secepatnya dari sisi teknis detail agar SOP bisa segera diimplementasikan.

Berdasarkan pernyataan CEO Telegram tersebut, Kemkominfo menindaklanjuti dengan memberi jawaban untuk meminta pihak telegram menyiapkan tim teknis dan administrasi guna mendukung proses komunikasi dan koordinasi secara lebih intensif. Kemkominfo sangat menghargai tanggapan, niat, dan keinginan Telegram untuk membangun kerja sama dengan Kemkominfo.

Setelah diterimanya komunikasi dari Telegram, maka segera dilakukan tindak lanjut berupa penyiapan SOP secara teknis, yaitu sebagai berikut:

  1. Kemungkinan dibuatnya Government Channel agar komunikasi dengan Kementerian Kominfo lebih cepat dan efisien.
  2. Kemkominfo akan meminta diberikan otoritas sebagai Trusted Flagger terhadap akun atau kanal dalam layanan Telegram.
  3. Kemkominfo akan meminta Telegram membuka perwakilan di Indonesia.
  4. Untuk proses tata kelola penapisan konten, Kemkominfo terus melakukan perbaikan baik proses, pengorganisasian, teknis, maupun SDM.

Empat permintaan Kemkominfo tersebut terlihat masuk akal mengingat kekhawatiran pemerintah terhadap konten radikalisme yang beredar di Telegram. Namun perlu dilihat lebih jauh bahwa pemerintah melalui Kemkominfo tidak bisa berharap terlalu banyak, terutama terkait dengan permintaan Kemkominfo agar Telegram membuka perwakilan di Indonesia.

Syarat ini terlalu berat dan bisa menjadi penentu diblokir atau tidaknya Telegram lebih lanjut termasuk aplikasi mobile-nya. Sebagaimana diketahui bahwa Telegram bukanlah aplikasi perpesanan biasa seperti WhatsApp. Jangan-jangan syarat tersebut sengaja dicantumkan untuk tetap memaksa pemblokiran Telegram karena akan sulit dipenuhi oleh Telegram.

Sumber: Kemkominfo