Halau Konten Negatif, Google Sepakati 2 Hal dengan Kominfo

Sebaran konten negatif di internet di Indonesia sudah cukup merisaukan. Hal ini bukan sesuatu yang aneh lagi karena sangat banyak ditemukan konten SARA, fitnah, kabar bohong dan sejenisnya. Untuk itulah perlu tindakan menghalau konten negatif tersebut yang jelas dan terukur arahnya.

Dalam rangka menghalau konten negatif tersebut, Google sepakat memberikan prioritas dan fasilitas spesial untuk Indonesia dalam mengawasi berbagai konten. Kesepakatan itu ditegaskan dalam pertemuan Google dan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari Jumat (4/8) yang lalu. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Director Public Policy dan Government Affairs, Google Asia Pasifik untuk wilayah Asia Tenggara dan Tiongkok Ann Lavin.

Sebagaimana dikutip dari Jawa Pos, ada dua cara yang dilakukan Google untuk Indonesia dalam rangka menghalau konten negatif, yaitu pertama fasilitas Trusted Flag dan kedua Legal Remover. Trusted Flag adalah proses reporting atau pelaporan secara online dengan cara flag yang spesial (menandai secara khusus) yang dilakukan oleh pihak dari society yang direcognized (diakui) atau diperkenankan.

Menurut Menkominfo Rudiantara, melalui trusted flagger, masyarakat dapat memberi tanda (flag) untuk konten yang tidak diperbolehkan di Indonesia sehingga jika ada aturan yang tak sesuai, hal itu bisa dilaporkan. Kemudian Google memberikan prioritas dan mengutamakan laporan dari Indonesia.

Menurut Director Public Policy dan Government Affairs, Google Asia Pasifik untuk wilayah Asia Tenggara dan Tiongkok Ann Lavin, saat ini Google masih melakukan sejumlah pelatihan dan uji coba terhadap sistem tersebut. Sistem itu diklaim akan berjalan efektif dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

Menurutnya, setiap tanda (flag) yang diberikan akan dianalisis oleh Google untuk memastikan apakah konten tersebut sesuai dengan laporannya. Google juga menyampaikan akan melibatkan pihak lain, seperti Wahid Institute dan ICT Watch dan Masyarakat Indonesia Anti Hoax. Sistem ini akan diterapkan pula di negara-negara lain di Asia Tenggara.

Sumber: Jawa Pos