Pengembang VPN di China Alami Penggeledahan

China baru-baru ini melakukan tindakan keras terhadap penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengatasi penyensoran internet yang sangat ketat diterapkan oleh pemerintah China. Para pengembang aplikasi yang biasa disebut dengan VPN ini kini menghadapi tekanan yang terus meningkat.

Beberapa hari yang lalu dilaporkan tiga polisi berpakaian preman melacak salah seorang pengembang VPN dengan menggunakan alamat web. Mereka datang ke rumahnya dan menuntut untuk melihat komputernya. Mereka menyuruhnya untuk mencatat aplikasi yang dia jual di App Store Apple. Kejahatannya adalah mengembangkan dan menjual perangkat lunak yang memungkinkan orang untuk mengatasi sensor yang membatasi akses ke internet di China.

Jaringan pribadi virtual (VPN) menggunakan server di luar negeri untuk menyediakan tautan aman ke internet. Aplikasi ini sangat penting di China jika pengguna ingin mengakses bagian dunia luar seperti Facebook, Gmail, atau YouTube, yang semuanya diblokir di China.

Menurut pengembangan tersebut, polisi bersikeras ingin melihat komputernya. Ia mengatakan kepada polisi tersebut bahwa komputer tersebut merupakan barang pribadinya dan tidak bisa sesuka hati bisa dilihat oleh polisi.

Polisi tersebut tidak menunjukkan surat penggeledahan dan ketika pengembang tersebut bertanya kepada mereka hukum apa yang dia telah melanggar, mereka tidak mengatakannya. Pengembang tersebut awalnya menolak untuk bekerja sama, tetapi karena takut ditahan, dia mengalah.

Sampai beberapa bulan yang lalu VPN adalah bisnis legal di China. Kemudian pemerintah mengubah peraturan. Sekarang ini pengembang aplikasi VPN membutuhkan lisensi dari pemerintah. Sementara, Apple Inc memutuskan untuk mematuhi aturan tersebut. Dua minggu yang lalu, selama akhir pekan, Apple Inc. menghapus puluhan aplikasi VPN dari App Store-nya, karena mereka tidak memiliki lisensi. Meskipun demikian, masih banyak aplikasi VPN yang tersedia di App Store. Mereka adalah orang-orang legal yang memenuhi peraturan pemerintah. Chief Executive Apple Tim Cook mengatakan bahwa perusahaan harus mematuhi undang-undang tersebut.

Sumber: BBC