Perusahaan Teknologi Bertanggung Jawab atas Konten Kebencian

Google, Facebook dan Twitter harus bertanggung jawab atas konten ilegal dan berbahaya di platform mereka.

Committee on Standards in Public Life (CSPL) Inggris akan mendesak pemerintah untuk memperkenalkan undang-undang baru mengenai konten ekstremis dan pelecehan. Perdana Menteri Theresa May mengatakan bahwa perusahaan teknologi perlu menghapus konten ekstremis dengan cepat atau menghadapi denda.

Lord Bew yang memimpin CSPL, mengatakan bahwa dia biasanya alergi untuk mengusulkan undang-undang baru namun keputusan tersebut keluar dari rasa frustrasi terhadap bagaimana perusahaan teknologi besar saat ini menangani masalah konten kebencian dan pelecehan. Undang-undangan yang diusulkan tersebut merupakan bagian dari sebuah laporan yang menunjukkan adanya intimidasi dalam kehidupan publik yang akan segera diterbitkan.

Sebuah penyelidikan parlemen sebelumnya, yang diterbitkan oleh Commons Home Affairs Committee pada bulan Mei, menyimpulkan bahwa perusahaan teknologi sangat memalukan dalam mengambil tindakan terhadap konten ilegal dan berbahaya. Itu artinya mereka jauh dari yang diharapkan untuk mengatasi konten tersebut dan cenderung kurang mau terlibat dalam mengatasi konten ilegas seperti konten kebencian dan pelecehan.

Menanggapi kabar tersebut, Jim Killock, direktur eksekutif Open Rights Group mengatakan bahwa hal tersebut  adalah upaya untuk menjadikan Mark Zuckerberg menjadi seorang yang melakukan sensor secara nasional. Facebook dan Twitter akan menyensor konten yang diatur oleh undang-undang karena mereka takut denda.

Sebagai tanggapan atas undang-undang yang disarankan tersebut, Twitter mengatakan bahwa pelecehan tidak memiliki tempat di Twitter. Twitter saat ini mengambil tindakan 10 kali lebih banyak terhadap akun kasar setiap hari dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu. Twitter juga sekarang menggunakan teknologi untuk membatasi fungsi akun atau melakukan suspensi pada ribuan akun yang melakukan pelecehan setiap hari.

Selain konten ekstremis, kritikus juga khawatir tentang bagaimana perusahaan media sosial menangani posting rasis, berita palsu dan konten pelecehan seksual anak. Twitter telah menghadapi kritik karena membiarkan akun yang muncul secara terbuka mempromosikan pedofilia.

Dalam pidato baru-baru ini di Stanford University, mantan eksekutif Facebook Chamath Palihapitiya mengungkapkan bahwa dia merasakan rasa bersalah yang luar biasa karena membantu menciptakan alat, yaitu Facebook untuk merobohkan struktur sosial masyarakat yang selama ini bekerja.

Sumber: BBC