Bot Rusia Terlibat Perdebatan Undang-undang Kontrol Senjata di AS

Para peneliti memperingatkan bahwa akun Twitter yang dicurigai memiliki hubungan dengan Rusia telah mengalihkan perhatian mereka pada isu kontroversial kontrol senjata di AS setelah penembakan massal di Florida. Dua perusahaan yang melacak disinformasi online telah menemukan bahwa bot mulai melakukan tweet tentang penembakan massal di Parkland, Florida sesaat setelah tragedi tersebut terjadi.

Tweet tersebut termasuk tweet tentang kesehatan mental tersangka penembakan massal, yaitu Nikolas Cruz. Sebagaimana diketahui, kontrol senjata adalah salah satu isu yang paling memecah-belah di Amerika Serikat.

Para ahli dari New Knowledge yang melacak kampanye disinformasi mengatakan bahwa tersangka bot Rusia semakin memunculkan isu kontroversial. Jonathon Morgan, chief executive New Knowledge mengatakan bahwa bots fokus pada sesuatu yang memecah-belah orang Amerika secara sistematis. Dia mengatakan bahwa tweet terkait kontrol senjata mengikuti pola khas, yaitu memicu argumen di kedua sisi dan menimbulkan keraguan publik terhadap institusi seperti polisi atau media.

The Alliance for Securing Democracy yang menjalin kemitraan dengan kelompok peneliti German Marshall Fund juga menemukan tweet serupa di situsnya yang melacak ratusan akun Twitter yang dicurigai memiliki hubungan dengan Rusia. Dalam pelacakan tersebut ditemukan bahwa beberapa berasal dari pengguna manusia, sementara yang lain dicurigai sebagai bots. Diyakini bahwa bot Rusia menggunakan tagar #Parklandshooting untuk menyalakan ketegangan.

Tweet mereka termasuk tweet tentang kesehatan mental pelaku penembakan, yaitu Nikolas Cruz serta saran bahwa ia mencari frasa berbahasa Arab sebelum serangan tersebut. Temuan ini muncul saat tiga belas warga negara Rusia didakwa mencampuri kampanye kepresidenan AS, sebagai bagian dari penyelidikan FBI yang dipimpin oleh Penasihat Khusus Robert Mueller.

Surat dakwaan tersebut menuduh bahwa orang-orang Rusia berpura-pura sebagai orang Amerika, membuka rekening keuangan atas nama mereka, menghabiskan ribuan dolar untuk membeli iklan politik dan mengirim pesan politik di media sosial yang meniru identitas warga sebenarnya.

Sumber: BBC