Kabar Palsu Menyebabkan Krisis Demokrasi bagi Inggris

The Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) Committee Inggris telah menyelidiki disinformasi dan berita palsu setelah skandal data Cambridge Analytica. Dalam laporan pertamanya, anggota parlemen menyarankan perusahaan media sosial harus menghadapi peraturan ketat atau pajak baru. Komite tersebut juga mengusulkan langkah-langkah untuk memerangi gangguan pemilihan. Laporan ini muncul setelah berbulan-bulan menyelidiki dampak raksasa teknologi dan bagaimana orang dipengaruhi oleh peningkatan berita palsu di media sosial. Komite juga menyelidiki apakah Rusia memiliki peran dalam mempengaruhi pemilih dalam referendum Uni Eropa.

Sebuah salinan dari laporan tersebut bocor pada hari Jumat lalu oleh Dominic Cummings, direktur grup kampanye Brexit Vote Leave yang menerbitkannya di blognya sendiri. Cummings diminta dan secara resmi dipanggil untuk mengambil bagian dalam penyelidikan untuk menanggapi tuduhan terhadap kampanye Vote Leave, tetapi dia menolak. Cummings menyebut laporan itu berita palsu.

Menurut laporan yang bocor, anggota parlemen mengatakan demokrasi Inggris tengah menghadapi risiko dan sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Komite menyoroti penargetan tanpa henti dari pandangan-pandangan hiper-partisan, yang bermain untuk ketakutan dan prasangka orang, untuk memengaruhi rencana pemungutan suara mereka.

Laporan tersebut diharapkan sangat kritis terhadap Facebook, yang telah berada di bawah pengawasan yang meningkat setelah skandal data Cambridge Analytica. Menurut laporan, Facebook telah menghambat upaya komite untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan mereka selama penyelidikan. Facebook bersikap seolah-olah masalah akan hilang jika tidak berbagi informasi tentang masalah dan bereaksi hanya ketika ditekan. Laporan komite juga akan mengatakan telah menerima bukti, beberapa di antaranya belum dipublikasikan dari peretasan, disinformasi dan penekanan pemilih dalam pemilu sejak 2010.

Sumber: BBC