Facebook, Twitter, dan Google Harus Bertanggung Jawab atas Sampah yang di-Posting Online

Senator AS Mark Warner dari partai Demokrat memiliki rencana untuk menyelamatkan demokrasi AS dari teknologi, termasuk membuat platform media sosial bertanggung jawab atas apa yang diposting pengguna mereka.

Dalam proposal yang diberikan kepada The Register, dia menyarankan untuk merevisi safe harbour dari Communications Decency Act, yang dikenal sebagai Section 230. Section 230 memberi imunisasi penyedia layanan dari tanggung jawab atas apa yang diposkan oleh pengguna mereka, selama mereka melakukan upaya dengan iktikad baik dan mengikuti persyaratan hukum tertentu.

Warner ingin melihat penyedia layanan bertanggung jawab atas kegagalan menghapus konten fitnah (misalnya gambar palsu yang dipalsukan dari seseorang) dari platform mereka jika korban telah berhasil memenangkan pengadilan atas siapa pun yang membuat konten yang melanggar.

Makalah yang diajukan Warner menyarankan bahwa platform teknologi diwajibkan untuk menandai bot, termasuk sistem suara otomatis seperti Google Duplex dan perangkat lunak posting media sosial otomatis di Twitter. California sudah mencoba memberlakukan aturan di sepanjang garis-garis ini dengan SB 1001, the Bolstering Online Transparency (BOT) Act of 2018 yang bekerja melalui majelis negara bagian.

Makalah ini juga menyarankan agar memaksa platform teknologi untuk menentukan asal daerah posting online untuk menghindari orang dari negara asing menyamar sebagai kelompok kepentingan AS. Pada saat yang sama, ia mengakui bahwa VPN dan metode lain dari penyembunyian alamat IP dapat membuat pengguna yang melakukan geolokasi menjadi sulit dan menimbulkan pertanyaan privasi, tanpa menawarkan cara mengatasi kendala ini.

Untuk memerangi akun media sosial palsu, makalah ini menyarankan pembuatan undang-undang untuk memaksakan tugas pada platform untuk menghapus pengguna yang tidak autentik lebih kuat, mungkin di bawah otoritas Federal Trade Commission.

Elemen lain dari proposal tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Akses API ke data aktivitas platform, untuk mendeteksi penyalahgunaan.
  2. Pembentukan satuan tugas pemerintah untuk mempertahankan diri dari serangan misinformasi.
  3. Persyaratan pengungkapan untuk iklan politik online.
  4. kampanye literasi media federal
  5. Sebuah doktrin pencegahan peperangan informasi.
  6. Menginvestasikan FTC dengan kekuatan pembuatan aturan privasi.
  7. Membuat algoritma AI tunduk pada verifikasi dan transparansi.
  8. Mengadopsi aturan perlindungan data yang mirip dengan GDPR Eropa.
  9. Aturan yang melarang desain manipulatif (dark pattern).
  10. Persyaratan interoperabilitas.
  11. Membuat sumber daya teknologi dominan tersedia dengan persyaratan yang adil, wajar, dan tidak diskriminatif (FRAND).

Sumber: The Register