Parlemen Eropa Setujui Undang-undang Hak Cipta Baru yang Kontroversial

Undang-undang hak cipta baru yang kontroversial telah disetujui oleh anggota Parlemen Eropa. Undang-undang yang telah diubah sejak bulan Juli ketika versi pertama dari hak cipta tersebut ditolak. Kritik mengatakan meskipun telah diperbaik, undang-undang tersebut tetap bermasalah.

Banyak musisi dan pencipta mengklaim bahwa reformasi diperlukan untuk memberi kompensasi yang cukup kepada seniman. Namun, para penentang takut bahwa rencana tersebut dapat menghancurkan konten, meme, dan parodi yang dibuat pengguna.

Para pemimpin negara anggota Uni Eropa masih perlu untuk menandatangani perubahan aturan sebelum masing-masing negara harus membuat undang-undang setempat untuk memberlakukannya. Pemungutan suara di Strasbourg menghasilkan 438 suara mendukung undang-undang baru tersebut, 226 suara menentang, dan 39 abstain.

Bagian yang paling kontroversial dari undang-undang tersebut dikenal sebagai Pasal 13 dan Pasal 11. Pasal 13 menempatkan tanggung jawab pada raksasa web untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa perjanjian dengan pemegang hak cipta untuk penggunaan karya mereka berhasil.

Kritik mengatakan bahwa aturan ini membuat semua platform internet untuk menyaring konten yang ditempatkan secara online oleh pengguna yang banyak dipercaya akan menghasilkan pembatasan berlebihan pada kebebasan berbicara. Pasal 11 juga kontroversial karena memaksa platform online untuk membayar organisasi berita untuk penggunaan konten mereka.

Komisaris Uni Eropa Andrus Ansip dan Mariya Gabriel, yang mengusulkan reformasi, mengatakan undang-undang tersebut sebagai langkah penting untuk mencapai tujuan bersama dalam modernisasi aturan hak cipta di Uni Eropa.

Phil Sherrell, kepala media, hiburan dan olahraga di firma hukum Bird & Bird mengatakan bahwa para pemegang hak cipta akan senang karena undang-undang baru memberikan mereka hak tambahan dan memperkuat kemampuan mereka untuk merundingkan pembayaran royalti dari platform online yang menggunakan karya mereka.

Awal pekan ini, Chief Business Officer YouTube, Robert Kyncl mengatakan bahwa dukungan Pasal 13 berisiko mengecewakan atau bahkan melarang platform dari hosting konten buatan pengguna.

Sumber: BBC