Facebook dan Google Bersatu Lawan Undang-undang Enkripsi Australia

Google dan Facebook telah bergabung dengan kelompok hak sipil dan digital dalam aliansi yang tidak biasa yang bertujuan untuk mengalahkan undang-undang enkripsi yang direncanakan Australia. Aliansi The Alliance for a Safe and Secure Internet menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda dalam sebuah permohonan agar pemerintah Australia memperlambat dan mendengarkan kekhawatiran yang sah terhadap undang-undang enkripsi mereka.

Aliansi ini mencakup kelompok-kelompok hak seperti Human Rights Law Centre, Digital Rights Watch dan Amnesty International, demikian juga Communications Alliance, sebuah kelompok industri yang menampilkan perusahaan telekomunikasi Optus dan Telstra. Kelompok ini juga menampilkan Digital Industry Group Inc (Digi), sebuah badan industri termasuk Google, Facebook, Twitter dan Amazon sebagai anggotanya.

Lizzie O’Shea, juru bicara untuk aliansi mengatakan keanggotaan grup tersebut beragam dan biasanya tidak saling setuju terkait masalah kebijakan. Namun dia mengatakan kali ini mereka bersatu untuk pertama kalinya dalam penentangan mereka terhadap undang-undang enkripsi pemerintah.

Lizzie menambahkan bahwa sebagai sebuah kelompok, mereka sangat prihatin dengan RUU enkripsi sehingga adalah kewajiban kolektif mereka untuk bersuara agar memastikan bahwa masyarakat sadar terhadap undang-undang mengkhawatirkan dari pemerintah federal.

RUU enkripsi telah menghadapi perlawanan sengit dari kelompok-kelompok hak dan industri sejak rancangan dirilis bulan lalu. RUU tersebut memberikan kekuatan baru kepada penegak hukum untuk melakukan pengawasan rahasia pada perangkat elektronik dan memaksa perusahaan teknologi untuk membantu dalam mendekripsi komunikasi pribadi.

RUU itu akan ditinjau oleh Parliamentary Joint Committee untuk Intelligence and Security Parlemen, tetapi para penentang khawatir prosesnya akan terburu-buru dan RUU akan menjadi undang-undang dalam waktu dua bulan.

Pemerintah Australia berargumentasi bahwa undang-undang diperlukan untuk melindungi warga Australia dari pihak yang berusaha melukai warga Australia. Mantan menteri keamanan cyber Angus Taylor mengatakan bulan lalu bahwa lebih dari 90% data yang dihadang oleh polisi federal Australia menggunakan beberapa bentuk enkripsi. Dia mengatakan bahwa secara langsung berdampak kepada sekitar 200 investigasi kejahatan dan terorisme yang serius dalam 12 bulan terakhir.

Digi sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan terhadap undang-undang dan mengatakan pemerintah secara efektif memaksa perusahaan teknologi untuk membangun kelemahan ke dalam sistem mereka, yang membuat data pengguna rentan.

Sumber: The Guardian

Sumber Foto: The Telegraph