Facebook Digelari Digital Gangster

Laporan Parlemen Inggris menyebutkan bahwa Facebook dengan sengaja melanggar undang-undang privasi dan persaingan dan harus segera tunduk pada peraturan perundang-undangan. Laporan parlemen tersebut juga mengecam perusahaan dan eksekutifnya sebagai gangster digital.

Laporan akhir dari investigasi 18 bulan Digital, Culture, Media and Sport mengenai disinformasi dan berita palsu menuduh Facebook dengan sengaja menghalangi penyelidikannya dan gagal menangani upaya-upaya Rusia untuk memanipulasi pemilihan.

Laporan tersebut:

  1. Menuduh Mark Zuckerberg, salah satu pendiri dan kepala eksekutif Facebook menghina parlemen dalam menolak tiga tuntutan terpisah baginya untuk memberikan bukti, alih-alih malah mengirim karyawan junior yang tidak mampu menjawab pertanyaan komite.
  2. Memperingatkan undang-undang pemilihan Inggris tidak cocok untuk tujuan dan rentan terhadap campur tangan oleh aktor-aktor asing yang bermusuhan, termasuk agen-agen pemerintah Rusia yang berusaha mendiskreditkan demokrasi.
  3. Menyerukan kepada pemerintah Inggris untuk membangun penyelidikan independen terhadap pengaruh asing, disinformasi, pendanaan, manipulasi pemilih dan pembagian data dalam referendum kemerdekaan Skotlandia 2014, referendum Uni Eropa 2016 dan pemilihan umum 2017.

Partai Buruh Inggris bergerak cepat untuk mendukung temuan komite, dengan wakil ketua partai, Tom Watson, mengumumkan bahwa partainya setuju dengan kesimpulan akhir komite yang menyebutkan bahwa era pengaturan diri sendiri oleh perusahaan teknologi harus segera berakhir.

Jeremy Wright yang menjabat sebagai Culture Secretary akan bertemu Zuckerberg minggu ini untuk membahas bahaya yang diakibatkan oleh media sosial, kemungkinan akan berada di bawah tekanan untuk meningkatkan kekhawatiran komite dengan langsung ke CEO Facebook.

Investigasi tersebut diluncurkan pada tahun 2017 ketika kekhawatiran tumbuh tentang pengaruh informasi palsu dan kemampuannya untuk menyebar tanpa pengawasan di media sosial. Investigasi tersebut dilakukan makin kencang pada bulan Maret tahun berikutnya, setelah terungkapnya skandal pemanenan data Cambridge Analytica.

Pengamat mengungkapkan bahwa perusahaan telah secara diam-diam memperoleh data yang diambil dari jutaan profil pengguna Facebook dan menjual wawasannya kepada klien politik untuk memungkinkan mereka memanipulasi pemilih potensial secara lebih efektif.

Komite berpendapat bahwa, seandainya Facebook mematuhi ketentuan perjanjian yang dibuat dengan regulator AS pada 2011 untuk membatasi akses pengembang ke data pengguna, skandal tersebut tidak akan terjadi. Skandal Cambridge Analytica difasilitasi oleh kebijakan Facebook.

Sumber: The Guardian

Sumber Foto: The Verge