Google Tolak Perluasan Hak Untuk Dilupakan

Aturan Eropa yang memungkinkan individu berhak untuk dilupakan secara online dapat diperluas secara global. Saat ini pengadilan Eropa sedang mendengar bukti tentang masalah ini dan akan menentukan hal tersebut mulai tahun 2019. Google berpendapat bahwa memperluas jangkauan hukum hak untuk dilupakan dapat mengubah hukum tersebut menjadi alat untuk penyensoran di rezim yang kurang demokratis.

Regulator Prancis mengatakan bahwa Google saat ini tidak menghormati hak warga negara untuk menghapus informasi. Sebuah panel yang terdiri dari 15 hakim akan mendengar bukti dari 70 atau lebih pemangku kepentingan di Luksemburg.

Hak untuk dilupakan menjadi undang-undang pada tahun 2014, mengikuti kasus Mario Costeja asal Spanyol yang berhasil berpendapat bahwa rincian yang sudah kedaluwarsa tentang keadaan keuangannya harus dihapus dari Google. Pada saat itu, ECJ memutuskan bahwa informasi yang dianggap tidak akurat, tidak mencukupi, tidak relevan atau berlebihan harus dihapus. Meskipun konten tersebut tetap ada di online, namun tidak dapat ditemukan melalui pencarian online dari nama individu.

Google, yang tidak senang dengan keputusan tersebut patuh terhadap keputusan ECJ, tetapi hanya akan menghapus permintaan pada domain negara lokal, sesuatu yang membuat marah para regulator. Sejak tahun 2014, Google telah menerima lebih dari 700.000 permintaan untuk menghapus informasi di 2,7 juta alamat web. Google memenuhi permintaan hak untuk dilupakan kurang dari setengahnya (44%).

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertes Prancis menginginkan pengadilan Eropa untuk mengklarifikasi apakah delisting atau penghapusan bisa melampaui versi Prancis dari mesin pencari Google ke semua versi di seluruh dunia, serta memengaruhi mesin pencari lainnya, seperti Bing dan Yahoo, dan bisa juga memengaruhi media sosial.

Posisi Google tetap tidak berubah sejak tahun 2015 ketika pengacara Kent Walk mengatakan dalam sebuah blogpost bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat memaksakan aturannya pada warga negara lain, terutama ketika terkait dengan tautan ke konten yang sah. Ia menambahkan bahwa mengadopsi aturan semacam itu akan mendorong negara-negara lain, termasuk rezim yang kurang demokratis, untuk mencoba memaksakan nilai-nilai mereka pada warga negara di seluruh dunia.

Google memperoleh dukungan dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan media, termasuk dari Article 19, organisasi hak asasi manusia yang dipimpin Inggris. Mereka akan mendesak pengadilan Luksemburg untuk membatasi ruang lingkup hak untuk dilupakan.

Thomas Hughes, direktur eksekutif Article 19 mengatakan bahwa regulator data Eropa tidak boleh memutuskan apa yang dicari pengguna internet di seluruh dunia ketika mereka menggunakan mesin pencari. Jika regulator Eropa dapat memaksa Google untuk menghapus semua referensi ke situs web, maka hanya masalah waktu sebelum negara-negara seperti China, Rusia, dan Arab Saudi mulai melakukan hal yang sama.

Sumber: BBC