Australia Sahkan Undang-undang Anti-Enkripsi

Australia telah mengeluarkan undang-undang yang kontroversial yang dirancang untuk memaksa perusahaan-perusahaan teknologi memberikan akses kepada polisi dan badan keamanan untuk pesan terenkripsi. Pemerintah Australia mengatakan undang-undang yang merupakan pertama di dunia, diperlukan untuk membantu memerangi terorisme dan kejahatan. Namun para kritikus telah mencantumkan berbagai keprihatinan yang luas, termasuk bahwa undang-undang tersebut dapat merusak keamanan dan privasi pengguna secara keseluruhan.

Para ahli keamanan cyber telah memperingatkan bahwa undang-undang tersebut dapat menciptakan titik lemah global untuk perusahaan seperti Facebook dan Apple.

Australia sudah memiliki undang-undang yang mewajibkan penyedia untuk menyerahkan komunikasi tersangka kepada polisi. Hal ini dimungkinkan jika penyedia layanan menggunakan bentuk enkripsi yang memungkinkan mereka untuk melihat pesan pengguna. Namun dalam beberapa tahun terakhir, layanan seperti WhatsApp, Signal, dan lainnya telah menambahkan lapisan keamanan tambahan yang dikenal sebagai end-to-end encryption.

End-to-end encryption memungkinkan hanya pengirim dan penerima yang bisa melihat pesan sehingga mencegahnya dari pengintaian oleh penyedia layanan. Australia dan negara-negara lain telah mengatakan bahwa teroris dan penjahat mengeksploitasi teknologi ini untuk menghindari pengawasan.

Undang-undang ini berbeda dari undang-undang di China, Rusia, dan Turki, di mana layanan yang menawarkan end-to-end encryption dilarang. Di bawah undang-undang Australia, polisi dapat memaksa perusahaan untuk membuat fungsi teknis yang akan memberi mereka akses ke pesan terenkripsi tanpa sepengetahuan pengguna.

Namun, pakar keamanan cyber mengatakan tidak mungkin membuat dekripsi back door yang akan menargetkan hanya satu orang dengan aman.  Dr Chris Culnane dari University of Melbourne mengatakan bahwa kerentanan apa pun hanya akan melemahkan skema enkripsi yang ada yang memengaruhi keamanan secara keseluruhan untuk orang yang tidak bersalah. Lubang keamanan seperti itu kemudian dapat disalahgunakan atau dieksploitasi oleh para penjahat.

Pembela hak-hak digital sangat kritis terhadap langkah Australia, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki checks and balances yang cukup. Electronic Frontier Foundation mengatakan, polisi dapat memerintahkan masing-masing pengembang TI untuk membuat fungsi teknis tanpa sepengetahuan perusahaan mereka.

Sumber: BBC

Sumber Foto: The Telegraph