Alasan Situs jurdil2019.org Diblokir Kominfo

Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu membenarkan bahwa Kominfo telah memblokir dua situs web terkait konten pemilu. Dua situs tersebut adalah Jurdil2019.org dan Jurdil2019.net.

Nando mengatakan bahwa benar Kominfo sudah menyampaikan permintaan blokir kepada internet service provider dan sudah ada yang mulai diblokir sejak malam (tanggal 20 April). Menurut dia, pemblokiran ini dilakukan atas permintaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Nando mengatakan, alasan Bawaslu meminta pemblokiran karena kedua situs tersebut dinilai melanggar izin yang diberikan kepada situs website terkait pemilu.

Awalnya, dua situs tersebut mendaftarkan diri kepada Bawaslu sebagai situs pemantau pemilu. Namun, dalam praktiknya, kedua situs tersebut dianggap menyebarkan informasi terkait hasil perhitungan suara dalam pemilu. Kegiatan tersebut melanggar perizinan atau sertifikasi yang diberikan Bawaslu. Sebab, hingga saat ini hanya 40 lembaga yang diberikan izin oleh penyelenggara pemilu untuk menayangkan hasil quick count (hitung cepat) atau real count. Nando menjelaskan bahwa ternyata kedua situs tersebut menyebarkan informasi seputar hasil perhitungan suara, sehingga terjadi pelanggaran.

Selain situs resmi KPU, beberapa pihak juga menggelar penghitungan yang sumbernya dari relawan di lapangan. Salah satunya adalah jurdil2019.org. Situs semacam ini dijalankan secara urun daya alias crowdsourcing. Artinya, sistem ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat secara sukarela untuk mengambil foto form C1 Plano di kurang lebih 813.350 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun sayangnya situs tersebut hanya mendaftar sebagai pemantau pemilu, bukan untuk menyajikan perhitungan cepat hasil pemilu atau perhitungan sebenarnya (real count). Hal ini tentu melanggar ketentuan Bawaslu sehingga Bawaslu meminta Kominfo memblokir situs tersebut.

Sumber:Kompas dan berbagai situs lainnya

Sumber Foto: Kominfo