Ombudsman : Akses Data Kependudukan oleh Swasta Aman

Beberapa hari terakhir ramai dibicarakan tentang adanya kerja sama pemerintah dengan perusahaan swasta terkait data kependudukan. Cukup banyak yang khawatir bahwa data-data pribadi penduduk bisa diakses dan mungkin disalahgunakan. Namun hal ini dibantah ok Ombudsman.

Dikutip dari TempoOmbudsman Republik Indonesia mengatakan kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta terkait data kependudukan terbilang aman. Kebijakan tersebut berupa pemberian akses verifikasi, bukan akses data.

Anggota Ombudsman, Alvin Lie mengatakan bahwa ternyata yang ada adalah akses verifikasi untuk cek keabsahan kebenaran data dan bukan akses terhadap data itu sendiri. Pertemuan yang dihadiri sejumlah perusahaan swasta seperti BCA, Telkom, Dana, Adira Finance dan Pegadaian ini dikatakan Alvin diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penjagaan akses oleh perusahaan agar tidak disalahgunakan.

Menurut  Alvin Lie pengamanannya cukup baik. Tinggal di pihak pengguna pelayanan ini mereka harus terus meningkatkan kewaspadaan, pengawasannya, karena menggunakan tenaga outsourcing.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, setiap lembaga dan perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda. Dia mencontohkan provider seluler, hanya membutuhkan NIK dan KK yang memudahkan proses registrasi. Lembaga tertentu juga dikatakan Zudan ada yang hanya membutuhkan data e-KTP, sedangkan KPK dan PPATK mendapatkan akses sampai ke tandatangan.

Lebih lanjut Zudan menjelaskan data cacat dan aib seseorang tak boleh dibuka. Data yang boleh dibuka hanya tanggal lahir, nama, alamat, dan tempat lahir dan data dasar lainnya karena itu data dasar penduduk Indonesia harus memiliki identitas tersebut saat melakukan transaksi pelayanan publik.

Sumber: Tempo

Sumber Foto: New Media