Pegiat Media Warga Menuntut Pengakuan dan Perlindungan Hukum

Anugerah Jurnalisme Warga 2019 4

Sejumlah pegiat media warga bertemu di Denpasar pada Sabtu (29/6/2019) membahas pentingnya perlindungan hukum bagi media warga di Indonesia.

Di tengah maraknya kriminalisasi terhadap media daring di Indonesia, para pegiat media warga, menilai amat penting untuk ada jaminan hukum bagi mereka.

Dalam rilis resmi yang diterima Tribun Bali, Pegiat media warga itu datang dari beragam daerah, terutama Jawa, Bali, dan Lombok.

Media-media warga tersebut adalah BaleBengong, Tatkala, dan Nusa Penida Media (Bali), Warta Desa (Pekalongan, Jawa Tengah), Marsinah FM (Jakarta), dan Speaker Kampung (Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat).

Selain itu hadir pula lembaga pers mahasiswa dari Akademika dan Khlorofil Universitas Udayana (Unud), Bali serta pegiat literasi digital dari Rumah Literasi Indonesia (Banyuwangi).
Adapun dari pemerintah hadir Tenaga Ahli Menteri Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkoninfo) Donny BU.

Dari kalangan organisasi masyarakat sipil hadir ICT Watch Jakarta dan Combine Resource Institution (CRI) Yogyakarta.

Dalam diskusi itu para pegiat media warga menuntut adanya pengakuan dan perlindungan hukum bagi media warga.

Hal tersebut karena selama ini media warga rentan menjadi korban kriminalisasi menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun intimadasi dari pihak-pihak yang tidak terima terhadap pemberitaan media warga.\

Hampir semua elemen dari media dan pewarta warga hingga pers mahasiswa sempat mengalami intimidasi dan represi dari pihak lain.

Mereka diancam melalui SMS, telepon, media sosial, hingga mengalami kekerasan fisiknya. Melihat hal ini, tentu perlindungan hukum bagi media warga sangat mendesak untuk dirumuskan.

“Aktivitas mereka sendiri merupakan bagian dari kebebebasan berpendapat dan berekspresi yang jelas-jelas dilindungi oleh konstitusi,” kata Imung Yuniardi, Direktur CRI.

Berdasarkan diskusi tersebut, setidaknya terdapat enam hal utama yang membedakan media warga dengan media arus utama, yakni adanya aktivitas di luar redaksi; menjadi bagian dari solusi, seperti memang mengawal isu yang diangkat hingga selesai; melakukan literasi digital (penyadaran dan pencerdasan); menjadi alat bagi warga untuk menyampaikan sesuatu karena tidak ada wadah bagi mereka; ruang untuk warga dalam menyuarakan kepentingannya yang luput dari media arus utama; dan melibatkan warga dalam pengelolaan.

Dalam diskusi itu juga para peserta menghasilkan rumusan-rumusan terkait perlindungan hukum bagi pewarta dan media warga untuk Dewan Pers.

Pertama, membuat mekanisme penjamin kualitas bagi pewarta dan media warga.

Kedua, adanya melakukan verifikasi kepada Dewan Pers sebagian bagian dari menguji kebijakan Dewan Pers sekaligus diskursus kepada publik bahwa media dan pewarta warga memang bekerja untuk kepentingan publik.

Ketiga, membangun jejaring berkelanjutan untuk merancang bentuk perlindunga yang lebih konkret.

Keempat, mengajukan rancangan bentuk perlindungan hukum pewarta dan media warga kepada Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.

Sumber: Tribun Bali