Pemblokiran Pengguna Twitter oleh Presiden Trump Menyalahi Aturan Hukum

Pengadilan banding federal New York telah memutuskan bahwa Presiden Donald Trump melanggar undang-undang kebebasan berbicara dengan memblokir kritik di Twitter. Keputusan pengadilan ini merupakan jawaban atas kasus yang diajukan atas nama tujuh orang yang telah diblokir oleh presiden Trump.

Menurut hakim, pejabat yang menggunakan akun media sosial tidak diizinkan untuk membungkam orang yang tidak setuju dengan mereka. Pengacara Presiden Trump berpendapat bahwa akun Twitter-nya adalah pribadi dan tidak tunduk pada aturan tersebut. Seorang pejabat Departemen Kehakiman AS mengatakan pihaknya kecewa dengan putusan tersebut dan sedang mengeksplorasi langkah selanjutnya.

Dalam putusannya, pengadilan banding mengatakan bahwa Amandemen Pertama tidak mengizinkan pejabat publik yang menggunakan akun media sosial untuk segala macam tujuan resmi untuk mengecualikan orang dari dialog online yang terbuka karena mereka menyatakan pandangan yang tidak disetujui pejabat resmi.

Putusan tersebut mengikuti keputusan yang dibuat pada Mei tahun lalu oleh Pengadilan Distrik Selatan New York yang menemukan akun Twitter presiden, @realDonaldTrump, yang merupakan forum publik. Kasus lain yang didengar di Virginia mendukung Brian Davison yang telah diblokir dari halaman Facebook seorang pejabat publik setempat.

Kasus yang melawan Presiden Trump dibawa pada tahun 2017 oleh Knight First Amendment Institute. Direkturnya Jameel Jaffer mengatakan bahwa akun media sosial pejabat publik kini menjadi salah satu forum paling penting untuk diskusi kebijakan pemerintah. Keputusan ini akan memastikan bahwa orang-orang tidak dikecualikan dari forum-forum ini hanya karena sudut pandang mereka dan bahwa pejabat publik tidak terisolasi dari kritik konstituen mereka. Menurut lembaga itu, 75 orang kini tudak lagi diblokir oleh Presiden Trump. Tetapi 30 sisanya termasuk penulis Stephen King dan model Chrissy Teigen, tetap diblokir.

Sumber: BBC

Sumber Foto: Twitter