Facebook dan Twitter Ungkap Troll China yang Menyebarkan Keraguan Demonstrasi di Hong Kong

Twitter dan Facebook telah menemukan dan menangguhkan jaringan akun palsu yang diyakini telah dioperasikan oleh pemerintah China. Pada hari Senin yang lalu, kedua perusahaan mengungkapkan penyelidikan mereka terhadap operasi informasi terkoordinasi, yang tampaknya dimaksudkan untuk menabur perselisihan politik di sekitar protes yang terjadi di Hong Kong.

Menurut Twitter, 936 akun yang dibuat Republik Rakyat Tiongkok ditemukan secara sengaja dan spesifik menebarkan perselisihan di Hong Kong dalam upaya untuk melemahkan posisi legitimasi dan politik dari gerakan protes di lapangan. Menurut Twitter semua akun telah ditangguhkan karena berbagai pelanggaran kebijakan manipulasi platform Twitter.

Jaringan yang ditemukan oleh Facebook lebih kecil. Menurut Nathaniel Gleicher, kepala kebijakan cybersecurity Facebook, tujuh halaman, tiga kelompok, dan lima akun yang dilacak ke China telah dihapus setelah diketahui ikut serta dalam operasi informasi yang menentang protes. Sekitar 15.500 akun mengikuti setidaknya satu dari halaman  tersebut dan 2.200 akun bergabung dengan setidaknya satu dari grup tersebut.

Facebook dan Twitter dilarang di daratan Cina (tetapi tidak di Hong Kong), dan mereka hanya secara teknis dapat diakses oleh pengguna yang terhubung melalui VPN. Sebelumnya musim panas ini, protes pecah di Hong Kong menentang RUU Cina yang akan memungkinkan orang yang tinggal di dalam wilayah administrasi khusus yang dituduh melakukan kejahatan diekstradisi ke Tiongkok untuk diadili. Protes terhadap RUU tersebut meningkat dalam beberapa pekan terakhir, menutup bandara kota dan mengisi lapangan publik dengan kerumunan lebih dari satu juta orang.

Twitter telah berada dalam kritik yang pedas karena menerima iklan dari media pemerintah China di tengah-tengah konflik, dengan sejumlah tweet yang dipromosikan dari China Daily mengungkapkan keraguan yang sama tentang motif para demonstran. Dalam posting blognya, Twitter mengatakan tidak akan lagi menerima iklan dari entitas media yang dikontrol negara. Juru bicara untuk platform tersebut mengatakan bahwa akun media yang didukung negara akan bebas untuk terus menggunakan Twitter, tetapi kemampuan iklan mereka akan dihapus.

Tidak seperti Twitter, Facebook tidak mengumumkan perubahan kebijakan apa pun dalam menanggapi temuan tersebut.

Sumber: The Verge

Sumber Foto: The New Media