Jelang Pemilu AS 2020, Facebook Perketat Aturan

Facebook telah meluncurkan aturan iklan politik baru menjelang pemilihan presiden AS tahun depan di tengah adanya kekhawatiran eksploitasi terhadap platform Facebook. Saat ini pengiklan politik harus memverifikasi identitas mereka sebelum diberi label organisasi yang dikonfirmasi (confirmed organisation).

Langkah ini menandai usaha terbaru dari serangkaian upaya untuk mengatasi insiden di mana pengguna menempatkan iklan yang menyesatkan atau tidak akurat untuk memengaruhi pemilih. Aturan tersebut juga akan berlaku untuk Instagram, yang dimiliki oleh Facebook. Iklan Facebook berbayar telah menjadi alat populer untuk kampanye politik dan organisasi lain untuk menargetkan pemilih.

Sebelumnya Facebook mengungkapkan bahwa kampanye Trump 2016 telah menghabiskan uang sekitar 70 juta dollar AS untuk iklan selama periode pemilihan. Facebook telah meluncurkan alat transparansi berdasarkan negara-oleh-negara sejak adanya laporan yang mengklaim bahwa agen yang berbasis di Rusia telah mengunggah konten untuk memengaruhi pemilih selama pemilihan presiden 2016.

Facebook kini mengharuskan pengiklan politik di AS untuk menempatkan disclaimer paid for pada iklan mereka sejak 2018, tetapi perubahan belum sepenuhnya menghapus penggunaan yang tidak tepat. Facebook baru-baru ini melarang outlet Epoch News yang terkait dengan Falun Gong setelah sebuah laporan dari NBC News mengklaim telah menggunakan halaman berlabel palsu untuk mendorong iklan pro-Trump. Sebelumnya jurnalis di Vice News berhasil menempatkan iklan di situs yang mengaku atas nama Wakil Presiden AS Mike Pence.

Sarah Schiff, manajer produk di Facebook, mengatakan aturan baru tersebut merupakan respons langsung terhadap eksploitasi celah seperti itu. Aaron Reike, direktur pelaksana organisasi keadilan digital Upturn, mengatakan kepada bahwa dirinya kaget karena butuh waktu lama bagi Facebook untuk menerapkan aturan-aturan semacam itu. Mantan chief security officer Facebook, Alex Stamos, telah menyarankan akan sulit bagi perusahaan untuk menerapkan aturan baru di semua platformnya.

Sumber: BBC

Sumber Foto: New Media