Media Sosial Didesak untuk Melarang Iklan Politik

Sebuah kelompok anggota parlemen internasional mengatakan bahwa iklan politik yang ditargetkan di media sosial harus ditangguhkan sampai diatur dengan baik. Kesaksian yang diberikan kepada International Committee on Disinformation and Fake News memperingatkan konsekuensi mengerikan jika tindakan untuk melarang iklan politik ditunda.

Komite tersebut bertemu di Irlandia sebagai bagian dari pekerjaannya untuk meneliti bagaimana platform online menangani iklan politik. Tetapi Facebook mengatakan kepada para anggota komite bahwa Facebook bukan polisi kebenaran dunia. Pernyataan tersebut muncul ketika kepala kebijakan Facebook Nick Clegg mengatakan jejaring sosial Facebook mempertimbangkan untuk membatasi penargetan yang dapat dilakukan partai politik melalui platformnya.

International Committee on Disinformation and Fake News dibentuk pada tahun 2018 setelah investigasi oleh Digital, Culture, Media and Sport Committee parlemen Inggris mengenai informasi yang salah dan berita palsu. Politisi, pengacara, penasihat kebijakan, aktivis hak kebebasan dan regulator perlindungan data dari 12 negara yang berbeda semuanya diwakili dalam komite tersebut.

Mereka menandatangani deklarasi yang menyerukan kepada negara-negara untuk melarang iklan politik untuk sementara setelah kekhawatiran tentang informasi menyesatkan yang sudah digunakan dalam iklan untuk banyak pemilihan yang berbeda.

Jim Balsillie, pendiri Pusat Inovasi Tata Kelola Internasional mengatakan bahwa model bisnis yang diadopsi oleh jejaring sosial membuat  manipulasi menguntungkan dan mengarah pada upaya untuk memengaruhi orang melalui berbagai cara. Marc Rotenberg, kepala Pusat Informasi Privasi Elektronik, mengatakan jejaring sosial telah diekspos dan didenda berkali-kali karena tidak melakukan cukup untuk melindungi pengguna mereka.

Pada saat yang sama, akademisi, juru kampanye, dan kelompok nirlaba Inggris mengirim surat ke Facebook dan Google meminta mereka secara sukarela untuk menangguhkan iklan sampai setelah pemilihan umum pada 12 Desember.

Sikap Facebook terhadap iklan telah dikritik oleh para ahli karena memberi kebebasan politisi untuk membuat konten yang sengaja menyesatkan. Twitter telah mengambil sikap berbeda dan memutuskan pada akhir Oktober untuk melarang semua iklan politik secara global mulai 22 November.

Sumber: BBC

Sumber Foto: Mashable