Facebook Blokir Akun Pro-Trump

Secara terpisah pada hari Jumat minggu lalu saat Twitter mengumumkan pemblokiran akun yang didukung Arab Saudi), Facebook mengatakan telah memblokir jaringan di Vietnam dan AS dan berfokus terutama pada Amerika Serikat yang juga memposting pesan pro-Trump. Raksasa media sosial itu mengatakan pihaknya juga telah menggagalkan jaringan terpisah yang menargetkan pemirsa domestik di negara Georgia.

Facebook mengatakan upaya yang berasal dari Vietnam menggunakan kelompok media multi-bahasa Epoch Times, yang terkait dengan gerakan spiritual Falun Gong, dan outlet media AS bernama BL, yang telah memposting pesan pro-Trump. Facebook menambahkan bahwa mereka menghapus lebih dari 600 akun di Facebook dan Instagram.

Menurut Facebook, orang-orang di balik aktivitas tersebut menggunakan akun palsu secara luas, banyak di antaranya telah dihapus secara otomatis oleh sistem Facebook untuk mengelola halaman dan grup, mengotomatiskan pengiriman pada frekuensi yang sangat tinggi dan mengarahkan lalu lintas ke situs di luar platform Facebook.

Jaringan yang berfokus pada BL berulang kali melanggar sejumlah kebijakan Facebook termasuk kebijakan terhadap perilaku tidak autentik yang terkoordinasi, spam, dan penyajian yang keliru.

Akun-akun itu memposting meme dan konten lain tentang ideologi konservatif dan isu-isu penting Amerika Serikat termasuk pemakzulan Trump, pemilihan umum, perdagangan, nilai-nilai keluarga, dan kebebasan beragama.

Baik Facebook maupun Twitter telah bertindak melawan upaya manipulasi dari Rusia, Iran dan negara-negara lain. Sebuah laporan baru-baru ini oleh Oxford Internet Institute menemukan upaya manipulasi meningkat dua kali lipat selama dua tahun terakhir dan sedang digunakan di 56 negara.

Para peneliti mengatakan aktor canggih yang didukung negara dari setidaknya tujuh negara bekerja di luar perbatasan pada operasi pengaruh asing global dengan menggunakan Facebook dan Twitter. Laporan tersebut mengidentifikasi negara-negara tersebut sebagai China, India, Iran, Pakistan, Rusia, Arab Saudi dan Venezuela.

Sumber: The Guardian