Internet Sehat : Para eksekutif atau pimpinan perusahaan media sosial telah dicecar oleh anggota parlemen Inggris tentang peran yang dimainkan platform mereka dalam peristiwa baru-baru ini di Washington yang membuat massa membobol Gedung Kongres AS.
Semua anggota parlemen Inggris mengatakan bahwa perusahaan media sosial perlu berbuat lebih banyak untuk memantau kelompok ekstremis dan konten seperti teori konspirasi. Namun demikian tidak ada media sosial yang menawarkan kebijakan baru yang radikal.
Pemerintah Inggris baru-baru ini menetapkan aturan baru yang kuat tentang bagaimana perusahaan media sosial memoderasi konten. Facebook mengatakan telah menghapus 30.000 halaman, acara, dan grup yang terkait dengan militarised social movements sejak musim panas lalu.
Minika Bickert wakil presiden manajemen kebijakan global Facebook mengatakan bahwa Facebook memiliki pusat operasi 24 jam tempat Facebook mencari konten dari kelompok atau warga yang mungkin menggunakan bahasa gaya milisi.
Dia menambahkan bahwa Facebook memiliki tim yang pada minggu-minggu menjelang [peristiwa di Washington] berfokus pada pemahaman tentang apa yang sedang direncanakan dan jika itu bisa menjadi sesuatu yang akan berubah menjadi kekerasan.
Terlepas dari upaya tersebut, setengah dari semua kelompok supremasi kulit putih yang ditunjuk telah hadir di Facebook tahun lalu menurut sebuah studi dari pengawas Tech Transparency Project.
Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube telah sejak lama dituding menyebarkan teori konspirasi dan pesan-pesan kebencian. Sayangnya tudingan tersebut tidak cukup membuat mereka melakukan moderasi konten yang lebih ketat.
Selama empat tahun terakhir sejak Trump jadi presiden AS, pesan-pesan kebencian dan teori konspirasi ini tumbuh mekar dan merajalel di berbagai platform media sosial. Tindakan media sosial melarang Trump secara permanen setelah lebih dari 4 tahun melakukan banyak kekerasan verbal online dipandang sangat terlambat.
Sumber : BBC
