internetsehat.id

Merawat Kolaborasi Literasi Digital Indonesia

Literasi Digital

Facebook Larang Halaman Anti-Lock Down

Facebook mengatakan bahwa mereka melarang pengguna mengatur acara yang menentang pedoman pemerintah terkait social distancing. Keputusan perusahaan untuk secara selektif menegakkan perintah kesehatan negara muncul di tengah serentetan demonstrasi yang memprotes perintah tinggal di rumah di seluruh negara bagian di kota-kota AS.

Vera Eidelman dari ACLU mengatakan bahwa pertemuan publik massal yang mengabaikan rekomendasi jarak sosial mungkin menciptakan bahaya kesehatan masyarakat bagi mereka yang memprotes dan komunitas mereka.

Protes anti-shutdown yang relatif kecil telah mendapat perhatian media yang substansial, serta dukungan implisit dari Donald Trump. Sebagian besar pengorganisasian unjuk rasa telah terjadi di Facebook, dalam jaringan kelompok yang dikendalikan oleh keluarga aktivis pro-gun.

Namun pertemuan tersebut telah dikritik oleh para ahli kesehatan masyarakat dan petugas kesehatan. Di Harrisburg, Pennsylvania, sekelompok perawat bertemu sekelompok orang yang melakukan protes terhadap perintah tinggal di rumah dan mendesak mereka untuk pulang.

Facebook mengatakan bahwa mereka meminta halaman acara untuk melakukan protes untuk membuat jelas bahwa peserta harus mengikuti aturan jarak sosial negara dan bahwa itu akan menghapus panggilan tertentu untuk protes.

Langkah agresif ini sejalan dengan pendekatan keseluruhan Facebook terhadap pandemi, yang telah membuat perusahaan mengadopsi peran editorial yang jauh lebih aktif daripada yang sebelumnya telah diambil. Namun pertanyaan tentang pendekatannya tetap ada.

Pertanyaan apakah Facebook mengambil tindakan terhadap halaman protes atas inisiatifnya sendiri atau telah bertindak atas perintah pejabat pemerintah adalah pertanyaan penting.

David Kaye, pelapor khusus PBB untuk kebebasan berekspresi, juga mempertanyakan apakah pantas bagi Facebook untuk mengambil tindakan terhadap halaman-halaman protes tertentu, daripada menyerahkannya kepada badan-badan pemerintah untuk membuat permintaan pencopotan resmi.

Sumber: The Guardian