Atas permintaan FBI pekan ini, Supreme Court AS memutuskan bahwa hakim federal harus dapat mengeluarkan surat perintah hacking untuk penegakan hukum federal di mana saja di wilayah AS jika tersangka telah mencoba untuk menyembunyikan lokasi mereka, sebagaimana biasa dilakukan oleh tersangka kriminal. Selain itu, FBI wewenang untuk menyusup ke komputer manapun, terlepas dari pemilik jika sudah diambil alih oleh hacker jahat.

Perubahan yang disebut dengan Aturan 41 ini berlaku mulai 1 Desember 2016 kecuali Kongres bertindak untuk memblokir mereka. Isu ini muncul awal pekan lalu ketika dua hakim menyatakan perintah pencarian terhadap tersangka pengguna website pelecehan seks anak ilegal. FBI telah mengambil alih website tersebut dalam upaya untuk digunakan sebagai perangkap dan akhirnya mencari ratusan komputer setelah hakim federal di Virginia mengeluarkan surat perintah untuk meng-hack semua pengunjung ke situs web.

Pemerintah beralasan ini diperbolehkan, sebagian karena pengunjung ke situs tersebut mencoba untuk menyembunyikan lokasi mereka dengan menggunakan browser Tor yang dapat membantu pengguna menjadi anonim internet. Dalam hal ini, FBI telah menemukan cara untuk meng-hack situs untuk membuka kedok pengunjung ke situs pelecehan seks anak.

Pendukung kebebasan sipil mengakui gawatnya kasus ini, namun tetap menganggap hal tersebut ilegal. Bukan karena mereka ingin mempertahankan materi pelecehan seks anak, tetapi karena penegakan hukum domestik tidak harus mencari jutaan komputer yang berpotensi berdasarkan perintah seorang hakim. Hakim di Oklahoma dan Massachusetts telah memutuskan bahwa surat perintah di Virginia yang menargetkan tersangka di wilayah mereka tidak valid dan akibatnya bukti  tersangka mengunjungi situs pelecehan seks anak tidak dapat diterima.

Jika nantinya aturan ini tidak dilawan oleh Kongres, FBI bisa meng-hack setiap komputer di mana pun berada di wilayah Amerika jika ditemukan indikasi kejahatan.

Sumber: The Guardian