Google telah mematuhi undang-undang kontroversial hak untuk dilupakan yang berlaku di Uni Eropa. Undang-undang ini pertama kali diberlakukan oleh Pengadilan Eropa terhadap mesin pencari pada tahun 2014. Setelah berlaku selama tiga tahun, Google merilis versi terbaru dari Laporan Transparansi tahunannya yang mengungkapkan seberapa banyak dan jenis permintaan yang telah diterima Google untuk menghapus halaman dari hasil pencarian dan berapa banyak dari permintaan mereka patuhi.

Menurut laporan tersebut, jumlah konten yang diminta untuk dihapus oleh Google banyak sekali. Mulai dari 2014 hingga 2017,  Google menerima sekitar 2,4 juta permintaan dan memenuhi 43 persen dari jumlah tersebut. Sekitar sepertiga dari permintaan penghapusan dilakukan oleh individu yang menginginkan informasi pribadi seperti direktori atau riwayat media sosial yang dihilangkan dari web, sementara 20 persen lainnya mencakup riwayat hukum individu (laporan kejahatan atau halaman pemerintah).

Meskipun sebagian besar permintaan secara keseluruhan berasal dari perorangan, namun sebagian besar dari mereka tampaknya berasal dari selebriti dan politisi. Prancis, Jerman, dan Inggris menghasilkan 51% permintaan penghapusan URL. Sebanyak 85% URL yang diminta untuk dihapus berasal dari perorangan, sementara anak di bawah umur terdiri dari 5% pemohon. Dalam dua tahun terakhir, tokoh masyarakat non-pemerintah seperti selebriti meminta delisting sebanyak 41.213 URL dan politisi dan pejabat pemerintah sebanyak 33.937 URL lainnya.

Jumlah permintaan penghapusan yang sebanyak 2,4 juta permintaan mungkin tak sebanding dengan dengan triliunan halaman yang diduga telah diindeks Google, namun perlu dicatat bahwa semua permintaan tersebut adalah untuk halaman yang berisi informasi yang ingin disembunyikan seseorang dari pengguna mesin pencari.

Sumber: The Keyword via Gizmodo